Menu

Mode Gelap
Ini Syarat Lengkap Naik KRL selama PSBB Jakarta, Masker Kain Minimal 2 Lapis Kain PSBB Total: Transportasi Kembali Dibatasi, Kegiatan Publik Ditunda Pemprov DKI Tutup Tempat Hiburan selama PSBB Total Mulai 14 September, Termasuk Monas dan Ancol Motor Pribadi Kena Ganjil-Genap di PSBB Transisi Pergub Baru di DKI: Tak Pakai Masker Berulang Bisa Didenda hingga Rp 1 Juta Wamenag: Hampir 88,6 Persen KUA di Jakarta Tidak Layak

News

Unras Hari Anti Korupsi Sedunia di Parepare Ricuh

badge-check

					Mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Gempar melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor wali kota Parepare. (BERITA.NEWS/Wahyu Adi Saputra). Perbesar

Mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Gempar melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor wali kota Parepare. (BERITA.NEWS/Wahyu Adi Saputra).

BERITA.NEWS, Parepare – Peringatan hari Anti korupsi sedunia diwarnai kericuhan saat para mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Parepare (Gempar) melakukan aksi di depan kantor wali kota Parepare, Senin (9/12).

Aksi yang menuntut keadilan pemerintah terhadap 29 tenaga kebersihan yang telah bekerja selama sembilan bulan lamanya tidak diberikan upahnya.

Saat aksi berlangsung, perwakilan dari pemerintah kota Parepare dalam hal ini sekda kota Parepare, Iwan Asaad menemui demonstran namun para demonstran ingin bertemu langsung dengan wali kota Parepare, Taufan Pawe tidak terlaksana sehingga aksi saling dorong pun tak terhindarkan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Parepare, Iwan Asaad saat ditemui awak media mengatakan, penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh para demonstran di anggap wajar sebagai bahagian dari pada beberapa hal yang mereka sampaikan kepada pemerintah daerah.

“Aksi ini sangatlah wajar dalam menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah daerah. Mencuat beberapa hal yang mereka sampaikan diantaranya isu nasional dan isu lokal,” ungkap Iwan.

Iwan mengatakan, adapun isu lokal yang di sampaikan para demonstran terkait dengan persoalan penggajian dari petugas kebersihan yang selama ini ditemukan bahwa mereka bekerja namun belum mendapatkan gaji mereka.

“Beberapa informasi yang telah lebih awal kita temukan bahwa mereka tidak digaji oleh dinas lingkungan hidup karena SK awal penerbitan nama mereka ada dan setelah evaluasi mereka masuk dalam kelompok evaluasi untuk diberhentikan,” tuturnya.

Iwan melanjutkan bahwa dari persoalan ini mencuat dan menjadi perbincangan di masyarakat kota Parepare sehingga wali kota Parepare memerintahkan inspektorat untuk melakukan pemeriksaan.

“Wali kota Parepare memerintahkan inspektorat untuk melakukan pemeriksaan dengan titik pokok dua hal yakni pertama, kenapa ada petugas kebersihan yang tidak memiliki SK tetapi tetap bekerja dan yang kedua, hal ini terjadi apakah disebabkan karena adanya kesalahan prosedur yang ada di dinas lingkungan hidup,” lanjutnya.

Diketahui, Dari aksi demonstrasi yang dilakukan Gerakan Masyarakat Parepare (Gempar) di kantor wali kota Parepare, pagar depan kantor wali kota Parepare rusak.

  • Wahyu Ady Saputra

Loading

Comments

Baca Lainnya

Diburu FBI, WNI Penipu Rp157 Miliar Diciduk di Resor Mewah Phuket

27 April 2026 - 14:34 WITA

Drama di Washington Hilton, Tembakan Mendadak, Trump dan Istri Dievakuasi

26 April 2026 - 12:20 WITA

Dua Bulan Terserang Penyakit, Netanyahu Diam-Diam Jalani Perawatan Prostat

25 April 2026 - 12:29 WITA

AS Perluas Operasi, Kapal Tanker Iran Disergap di Samudera Hindia

23 April 2026 - 18:17 WITA

Arab Saudi Berlakukan Denda Rp459 Juta Bagi Pelanggar Aturan Haji

23 April 2026 - 09:57 WITA

Trending di News