BERITA.NEWS, Sinjai — Program sertifikat tanah (Prona) di Kabupaten Sinjai kembali menjadi sorotan setelah ratusan sertifikat yang dijanjikan terbit pada tahun 2024 hingga kini belum diterima masyarakat.
Keterlambatan ini menimbulkan pertanyaan besar terkait kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sinjai yang hingga kini belum memberikan kepastian.
Sejumlah warga Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, mengaku telah menunggu lebih dari satu tahun sejak proses pengukuran dilakukan. Namun hingga saat ini tidak ada kejelasan mengenai penerbitan sertifikat tersebut.
“Sudah diukur dan merupakan program tahun 2024 lalu, tapi sampai sekarang belum terbit,” ungkap seorang warga kepada media pekan lalu.
Warga juga menyebutkan bahwa jumlah sertifikat yang belum terbit mencapai lebih dari seratus kapling di Desa Talle.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak bersifat individual, melainkan menyangkut hak banyak masyarakat yang menunggu kepastian atas tanah mereka.
Kepala Desa Talle, Ir. Abd Rajab, membenarkan adanya persoalan tersebut. Ia menyampaikan bahwa pemerintah desa telah berulang kali mendatangi kantor BPN Sinjai untuk meminta kejelasan.
“Kami sudah berkali-kali mendatangi kantor BPN Sinjai untuk mempertanyakan hal ini,” ujarnya.
Menurut Rajab, berbagai upaya telah dilakukan untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat, namun hingga kini belum ada perkembangan berarti dari pihak BPN.
Ia mengatakan bahwa keterlambatan tersebut berdampak serius pada masyarakat yang mulai kehilangan harapan karena lamanya proses.
Warga pun mengeluhkan dokumen persyaratan yang telah mereka siapkan sejak tahun lalu, namun tidak membuahkan hasil.
Mereka berharap program Perona 2024 dapat memberikan kepastian hukum atas tanah yang mereka huni.
Kini, masyarakat Desa Talle masih menunggu langkah konkret dan penjelasan resmi dari BPN Kabupaten Sinjai.
Transparansi dan kepastian waktu penerbitan sertifikat dinilai sangat penting untuk mengakhiri keresahan yang terus meluas.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BPN Sinjai masih berupaya dihubungi untuk dimintai klarifikasi terkait keterlambatan ratusan sertifikat tersebut.
Masyarakat berharap jawaban yang diberikan bukan sekadar janji, tetapi solusi nyata bagi mereka.
