MAKASSAR, BERITA.NEWS – Anggota DPRD Kota Makassar, Imam Musakkar menggelar Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 tahun 2009 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Makassar, di Hotel Dalton, Jl Perintis Kemerdekaan, Minggu (15/10/2023).
Dalam sosialisasi ini, Imam Musakkar menyampaikan perda itu perlu direvisi. Pasalnya aturan tersebut tidak mengatur digitalisasi pasar seiring perkembangan zaman.
“Semua perda yang lama itu harus ada revisi seperti perda ini sudah dari tahun 2009. Banyak yang tidak relevan,” katanya.
Menurut legislator dari Fraksi PKB ini, digitalisasi saat ini berperan penting dalam mendongkrak pendapatan lapak di pasar. Banyak kemudahan yang bisa diperoleh.
“Sekarang zamannya digital 4.0 dan ini harus diselaraskan dengan perda. Digitalisasi ini menjangkau banyak pembeli,” tambahnya.
Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar ini mengaku bakal mendorong agar revisi ini terealisasi. Banyak urgensi demi mensejahterakan para pedagang pasar.
“Kita akan sama-sama kawal ini, semua perda yang lama itu mesti kita revisi,” pungkasnya.
Sementara itu, Kasubag Keuangan Dinas Koperasi dan UKM Makassar, Angelina Frederica juga berpendapat revisi perlu pada perda ini.
“Saya setuju kalau perda ini direvisi karena memang tidak diatur soal digitalisasi padahal itu penting,” jelasnya.
Sejauh ini, Dinas Koperasi dan UKM pun telah konsen terhadap digitalisasi demi meningkatkan penjualan para pedagang terkhusus UMKM.
“Kita juga sudah punya inkubator yang memfasilitasi UMKM kita untuk naik kelas. Semuanya di sana serba digital,” tambahnya.
Begitu juga yang disampaikan Akademisi Universitas Bosowa, Prof Baharuddin. Ia menyatakan para pedagang mesti bertransformasi.
Ia menilai perkembangan zaman itu menuntut para pedagang untuk bekerja keras. “Makanya seorang enterpreneur itu, harus pandai melihat peluang,” tukasnya. (*)
