Menu

Mode Gelap
Ini Syarat Lengkap Naik KRL selama PSBB Jakarta, Masker Kain Minimal 2 Lapis Kain PSBB Total: Transportasi Kembali Dibatasi, Kegiatan Publik Ditunda Pemprov DKI Tutup Tempat Hiburan selama PSBB Total Mulai 14 September, Termasuk Monas dan Ancol Motor Pribadi Kena Ganjil-Genap di PSBB Transisi Pergub Baru di DKI: Tak Pakai Masker Berulang Bisa Didenda hingga Rp 1 Juta Wamenag: Hampir 88,6 Persen KUA di Jakarta Tidak Layak

Hukum dan Kriminal

Pansel Diminta Tak Nilai Jenggot Capim KPK

badge-check

					Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi. (IST) Perbesar

Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi. (IST)

BERITA.NEWS, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, meminta panitia seleksi (Pansel) agar tidak menjadikan jenggot sebagai indikator penilaian calon pimpinan KPK.

Pernyataan itu disampaikan Saut, terkait dengan keputusan Pansel untuk menggandeng Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mencegah Capim KPK terpapar radikalisme keagamaan.

Menurut Saut, keterlibatan BIN dan BNPT dalam seleksi Capim KPK adalah hal yang wajar. Namun, dua institusi itu dan Pansel tak melihat unsur penampilan Capim KPK sebagai suatu kriteria.

“Setelah 4 tahun di sini, KPK, jangan dilihat jenggot, kumis, celana, baju, sepatu. Menurut saya sih setuju saja kalau pakai jeans sekali pun. Tapi ada orang yang mengatakan nggak boleh, harus lebih rapi, pimpinan juga pakai batik dan nggak boleh pakai (kemeja) lengan pendek. Sebagai aturan harus dihargai,” kata Saut di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC), Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (20/6/2019).

Baca Juga :  Hari Lingkungan Hidup 2026, Telkomsel Perluas Dampak Keberlanjutan untuk Indonesia

“Kalau akhirnya mendekati dengan banyak teori-teori itu ya harus diapresiasi untuk mencari orang yang diyakini yang bicara Merah Putih, percaya Garuda Pancasila seperti yang ada di aula dan lobi di KPK yang gede banget. Itu sesuatu yang normatif saja menurut saya,” imbuh Saut, dikutip dari Detik.com.

Sebelumnya, Pansel Capim KPK menyebut ada rencana mengunjungi kantor BIN dan BNPT. Hal itu dilakukan untuk meminta bantuan kedua lembaga tersebut memastikan rekam jejak kandidat capim bebas paparan radikalisme.

“Kami akan ke BIN dan ke BNPT. BNTP ini adalah sesuatu yang baru memang, karena eranya seperti ini sehingga kita juga tidak mau kecolongan. Jangan sampai ada (capim KPK) terpapar radikalisme. Jadi kita juga akan ke BNPT selain ke BIN, karena ke BIN itu juga selalu kita lakukan tracking untuk itu,” ujar Ketua Pansel capim KPK, Yenti Garnasih.

Hal itu disampaikan Yenti setelah bertemu dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan jajarannya di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (13/6/2019).

Pendaftaran capim KPK mulai dibuka 17 Juni 2019 hingga 4 Juli 2019.

Loading

Comments

Baca Lainnya

Hari Lingkungan Hidup 2026, Telkomsel Perluas Dampak Keberlanjutan untuk Indonesia

6 Juni 2026 - 17:51 WITA

Muscab BPC Perhumas Makassar Tetapkan Devo Khadafi Ketua Terpilih Periode 2026 – 2029

6 Juni 2026 - 14:38 WITA

Nama Haji J Disebut dalam Isu Narkoba Sidrap, PRI Bakal Geruduk Polda

6 Juni 2026 - 13:29 WITA

Ilustrasi dugaan peredaran narkotika di Kabupaten Sidrap yang menjadi sorotan publik dan memicu rencana aksi demonstrasi di Polda Sulsel. (Foto: Berita.news)

Wali Kota Munafri Pimpin Plogging HLH 2026, Ingatkan Warga Makassar Soal Sampah dan Iklim

6 Juni 2026 - 09:45 WITA

Sony Sonjaya Siap Jadi Saksi Kunci, Sebut Tokoh yang Terlibat Korupsi MBG

5 Juni 2026 - 19:18 WITA

Trending di News