JAKARTA — Di tengah efisiensi anggaran pemerintah dampak ekonomi global, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) memastikan tidak ada kompromi dalam pengawasan keamanan pangan.
Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, turun langsung melakukan inspeksi mendadak ke lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di DKI Jakarta dalam satu hari, Kamis (30/4/2026).
Sejak subuh, Taruna didampingi Elin Herlina Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Wachyudi Muchsin Staf Khusus Kepala BPOM, Dwiana Andayani, Direktur Standardisasi Pangan Olahan, Sintia Ramadhani Direktur Registrasi Pangan Olahan, Sondang Widya Estikasari Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan, Didik Joko Pursito Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman, higienis, dan sesuai standar.
Inspeksi dilakukan menyeluruh, mulai dari proses penyiapan bahan baku, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi makanan kepada ribuan penerima manfaat. Salah satu titik yang dikunjungi adalah SPPG Tebet Manggarai Selatan yang melayani 2.858 penerima manfaat dan dikelola oleh Yayasan Bina Siwi Oku Timur.
“BPOM ingin memastikan program Presiden Prabowo Subianto berjalan memenuhi standar keamanan, higiene dan sanitasi agar makanan yang diterima masyarakat aman, bermutu, serta bergizi,” tegas Taruna Ikrar di lokasi.
Lanjut Taruna, tak hanya terpusat di satu titik, sidak dilakukan serentak oleh jajaran BPOM di berbagai wilayah Jakarta. Di Jakarta Barat, pengawasan dilakukan di SPPG Pal Merah yang melayani sekitar 4.100 penerima manfaat.
Sementara di Jatinegara Kampung Melayu, SPPG setempat melayani 2.905 penerima manfaat. Di kawasan padat Johar Baru, SPPG Tanah Tinggi melayani 2.260 penerima, dan di Sunter Jaya tercatat 3.376 penerima manfaat.
Taruna menegaskan, pengawasan BPOM tidak hanya bersifat rutin, tetapi juga mencakup mitigasi risiko terhadap potensi Kejadian Luar Biasa Keamanan Pangan (KLB KP), terutama dalam program berskala nasional seperti MBG.
Dalam kondisi anggaran yang terbatas, pendekatan pengawasan dilakukan lebih adaptif, responsif, dan berbasis risiko.
“Monitoring yang baik serta tindak lanjut yang cepat akan menentukan keberhasilan program ini. Risiko insiden keamanan pangan harus dicegah sejak awal,” ujarnya.
Dari hasil inspeksi di lima lokasi, secara umum operasional SPPG telah berjalan sesuai ketentuan. Namun BPOM tetap menemukan sejumlah catatan perbaikan minor yang harus segera ditindaklanjuti untuk meningkatkan standar keamanan pangan.
Beberapa aspek yang perlu diperkuat antara lain peningkatan konsistensi penerapan higiene personal petugas, optimalisasi sanitasi peralatan dan area produksi, penguatan sistem pencatatan dan pelabelan bahan baku, serta pengendalian suhu penyimpanan pangan agar tetap sesuai standar keamanan.
Seluruh temuan tersebut telah disampaikan langsung kepada pengelola SPPG untuk segera dilakukan perbaikan. BPOM juga akan menyampaikan hasil monitoring secara komprehensif kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bahan evaluasi program.
“Kami datang bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan program MBG ini berjalan semakin baik. Ini adalah bagian dari upaya continuous improvement yang harus kita jaga bersama,” kata Taruna.
Taruna menegaskan, BPOM akan terus hadir melakukan pendampingan intensif di lapangan sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan makanan, tetapi juga oleh jaminan keamanan dan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat.
“Sinergi seluruh pihak menjadi kunci. Dengan pengawasan yang kuat, kita pastikan program strategis ini benar-benar memberi manfaat tanpa menimbulkan risiko kesehatan,” ujar Taruna Ikrar.
Di tengah keterbatasan anggaran, langkah turun langsung ke lapangan ini menjadi sinyal kuat bahwa negara tidak mundur dalam urusan perlindungan publik.
“BPOM menegaskan, keamanan pangan tetap menjadi prioritas utama dalam mendukung program-program strategis nasional,” pungkas Taruna.
