Sebelumnya, para petugas imigrasi melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas PMPTSP, Muhammad Tafsir, sekaligus memeriksa berkas permohonan paspor yang sudah masuk serta melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat dan pegawai yang ada di tempat tersebut.
Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan Dodi Karnida memimpin rombongan imigrasi tersebut yang didampingi Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Makassar Pallawaruka, Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian Sulawesi Selatan serta beberapa pejabat struktural Kanim Makassar.
“Tahap awal kehadiran kami adalah memberikan layanan informasi keimigrasian yang tidak setiap hari kami lakukan karena disesuaikan dengan ketersediaan petugas kami. Namun demikian apabila pada minggu ini sudah terdapat 50 orang pemohon paspor yang memenuhi syarat, Insha Allah pada minggu ini juga tim pelayanan paspor dapat melakukan proses pembuatan paspor,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan bahwa dilakukan pula koordinasi untuk menyusun payung hukum keberadaan pelayanan keimigrasian di MPP ini yaitu berbentuk Perjanjian Kerja Sama di antara Pemda Kabupaten Bantaeng dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.
Diharapkan agar ke depannya bisa segera terbentuk Unit Kerja Kantor Imigrasi (UKKI) yang memberikan pelayanan paspor maupun izin tinggal orang asing dan UKKI ini merupakan cikal bakal berdirinya Kanim Bantaeng. Program ini kami lakukan sebagai implementasi kebijakan Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan bagian dari butir 8 misi Presiden Republik Indonesia yaitu Pengelolaan Pmerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya dalam bentuk reformasi pelayanan publik.
“Pelayanan yang kami lakukan semakin mendekat kepada masyarakat sehingga kehadiran Kementerian Hukum dan HAM sangat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat,” tandasnya.
