BERITA.NEWS, Bulukumba – Suasana apel gabungan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Senin (3/11/2025), mendadak jadi perhatian. Pasalnya, Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf atau yang akrab disapa Andi Utta menyinggung keras soal daerah yang boros anggaran dan tak mampu membayar gaji ASN.
Dalam apel yang digelar di halaman Kantor Bupati Bulukumba itu, Andi Utta mendaulat Sekretaris Daerah Muh Ali Saleng untuk menyampaikan hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program Kegiatan Kementerian/LPNK dengan Pemerintah Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat.
“Dari hasil evaluasi Kementerian, ada 143 kabupaten/kota di Indonesia yang tidak lagi mampu memenuhi kewajiban dasarnya, bahkan ada yang tidak sanggup membayar gaji ASN. Tapi Bulukumba tidak termasuk di dalamnya,” ungkap Sekda Ali Saleng.
Ia menyebut capaian itu berkat arahan pimpinan daerah yang konsisten menekan pemborosan dan memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat bagi masyarakat.
“Masih banyak daerah yang habiskan anggaran untuk acara seremonial, sementara kebutuhan dasar rakyat terabaikan. Alhamdulillah, kita di Bulukumba sudah di jalur yang benar,” tegasnya.
Kementerian Dalam Negeri, lanjutnya, memberi peringatan keras: daerah yang gagal memenuhi standar pelayanan minimal akan dievaluasi langsung oleh pemerintah pusat.
“Pesan penting dari Kementerian, jangan ada satu rupiah pun anggaran yang tidak berdampak,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Andi Utta menegaskan bahwa prinsip efisiensi bukan hal baru bagi Pemkab Bulukumba.
“Apa yang pemerintah pusat lakukan sekarang, sudah kita jalankan sejak tiga tahun lalu. Dengan efisiensi, banyak program strategis bisa kita wujudkan,” ujarnya.
Andi Utta juga mengingatkan ASN agar mengubah pola pikir dan cara kerja. “ASN yang tidak sanggup atau malas berinovasi, tentu akan dievaluasi. Kita butuh aparatur yang cepat, tanggap, dan punya integritas,” tegasnya di hadapan ratusan peserta apel.
Bupati berlatar pengusaha itu menutup dengan pesan tegas “Sekecil apa pun anggaran yang kita kelola, harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tidak ada tempat bagi pemborosan di Bulukumba!”
