Menu

Mode Gelap
Ini Syarat Lengkap Naik KRL selama PSBB Jakarta, Masker Kain Minimal 2 Lapis Kain PSBB Total: Transportasi Kembali Dibatasi, Kegiatan Publik Ditunda Pemprov DKI Tutup Tempat Hiburan selama PSBB Total Mulai 14 September, Termasuk Monas dan Ancol Motor Pribadi Kena Ganjil-Genap di PSBB Transisi Pergub Baru di DKI: Tak Pakai Masker Berulang Bisa Didenda hingga Rp 1 Juta Wamenag: Hampir 88,6 Persen KUA di Jakarta Tidak Layak

DPRD Makassar

Aduan Masyarakat ke DPRD Makassar Lewat Aplikasi Ajamma Minim Laporan

badge-check

					Aduan Masyarakat ke DPRD Makassar Lewat Aplikasi Ajamma Minim Laporan Perbesar

BERITA.NEWS, Makassar – Penggunaan aplikasi Ajamma DPRD Kota Makassar yang bisa diakses seluruh masyarakat untuk menyampaikan permasalahan dan keluhannya masih minim. Hingga penghujung tahun 2021, aduan yang masuk hanya sekitar 10 laporan.

Padahal, pengaduan yang masuk lewat masyarakat bisa menjadi pertimbangan bagi anggota dewan dalam membuat regulasi.

Plt Sekretaris Dewan DPRD Kota Makassar Dahyal mengatakan pihaknya akan terus melakukan sosialisasi ihwal penggunaan aplikasi tersebut. Masyarakat yang ingin mengadu lewat aplikasi Ajamma bisa mengunduh di Playstore atau Appstore secara gratis.

“Kita suruh download itu bagian dari upaya mensosialisasikan, contoh ini ada 200 peserta, ketika kembali ke rumahnya dan ada 10 orang lagi yang diajak itu kan sudah 2000,” ujar Plt Sekretaris Dewan DPRD Kota Makassar Dahyal usai menggelar acara Refleksi Akhir Tahun DPRD di Sekretariat KNPI Makassar, Kamis (9/12/2021).

Baca Juga :  Rakor Reformasi Pertanahan, Munafri: Pentingnya Legalitas Aset Daerah

Sekretaris Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar Saharuddin Said mengatakan aplikasi Ajamma besutan Sekretariat DPRD tersebut dinilai sangat sesuai dengan era sekarang.

Terlebih di tengah pandemi saat ini di mana pertemuan langsung dianggap masih cukup berisiko.

“Ini bentuk saran kritik aktif membangun Kota Makaasar, DPRD sudah membentuk aplikasi sedemikian bagus, tinggal masyarakat yang memberi saran dan kritik dengan etika yang baik,” katanya.

Legislator PAN ini mengatakan DPRD lewat Komisi-komisi siap menindaklanjuti laporan-laporan yang masuk.

“Pokoknya seputar pemerintahan, baik bantuan sosial atau mungkin ada masalah PKH misalkan sudah meninggal tapi masih dapat, itu bisa dilapor,” tuturnya.

Loading

Comments

Baca Lainnya

Rakor Reformasi Pertanahan, Munafri: Pentingnya Legalitas Aset Daerah

29 April 2026 - 18:15 WITA

Lepas JCH Makassar, Munafri Ingatkan Jaga Niat dan Kesehatan

29 April 2026 - 13:38 WITA

RW 01 Kompleks CV Dewi Dinilai Layak Wakili Makassar di Lomba Satkamling Tingkat Polda Sulsel

29 April 2026 - 07:05 WITA

May Day 2026, Pemkot Makassar Fasilitasi Perayaan Buruh yang Aman dan Inklusif

28 April 2026 - 19:35 WITA

Kepala BGN Sebut Gaji Pencuci Piring MBG Lebih Tinggi dari Guru Honorer: Rp 2,4 Juta Sampai Rp 3,5

28 April 2026 - 18:12 WITA

Trending di Makassar