Bengkulu, Beritanews – Guna melaksanakan percepatan penyelesaian batas administrasi desa, desa adat maupun kelurahan di seluruh wilayah Indonesia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa menggelar Webinar terkait Percepatan Penyelesaian Batas Administrasi Daerah, Selasa (30/11).
Webinar ini dihadiri Direktur Bina Pemdes Kemendagri dan Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar serta diikuti seluruh perwakilan dari pemerintah daerah se-Indoneaia secara virtual.
Dalam penjelasannya, Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar Arief Syafei mengatakan, percepatan Penyelesaian batas administrasi daerah ini berdasarkan Perpres Nomor 23 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 9 Tahun 2006 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian skala 1:50.000.
“Telah mengamanahkan untuk menyelesaikan peta batas administrasi desa/desa adat dan kelurahan pada skala 1:10.000 seluruh wilayah Indonesia pada bulan Desember 2023,” sebut Arief dalam video conference.
Untuk itu, lanjut Arief, diperlukan strategi untuk melaksanakan percepatan penyediaan batas administrasi desa/desa adat maupun kelurahan di seluruh wilayah Indonesia, agar pemerintah daerah dapat melaksanakan penegasan batas desa.
Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Supran yang mewakili gubernur mengatakan, pemerintah Provinsi Bengkulu akan berupaya untuk memenuhi target yang telah ditetapkan terkait penegasan batas desa tersebut.
Lanjutnya, mayoritas desa terdapat di wilayah Kabupaten, untuk itu dirinya berharap agar pemerintah kabupaten dapat segera menyelesaikan persoalan batas desa.
“Tentu ini berkaitan erat dengan Kabupaten yang memiliki wilayah desa. Dibutuhkan keseriusan dari pihak pemerintah kabupaten untuk dapat melakukan percepatan dan penegasan batas desa ini,” sampai Supran, usai mengikuti Webinar, di Ruang VIP Pola Provinsi Bengkulu.
Salah satu yang perlu disiapkan untuk hal itu, kata Supran lagi, yaitu dukungan anggaran untuk penyelesaian batas desa tersebut.
Karena batas desa ini menurutnya sangatlah penting untuk mewujudkan tertib adminstrasi dan kepastian hukum.
“Ini sangat penting sekali, untuk itu diharapkan pemerintah kabupaten dapat menindaklanjutinya, sehingga target penyelesaian penegasan batas desa di Provinsi Bengkulu ini tuntas hingga tahun 2022 nanti,” tegasnya.
