Bengkulu, Beritanews – Menindaklanjuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia bersama Kementerian Dalam Negeri beberapa hari lalu, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Pembahasan Penyusunan Peta Jalan (Road Map) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022-2024, di Ruang Rapat Rafflesia Kantor Gubernur, Jumat (3/12).
Rapat in dipimpin Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri bersama Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu yang diikuti seluruh anggota TPID Provinsi Bengkulu.
Dalam keterangannya, Mohamad Rizky Hamami, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu mengatakan, peta jalan inflasi ini dibuat untuk menjaga stabilitas inflasi dalam kurun waktu 3 tahun ke depan (2022-2024).
Adapun program kerja peta jalan pengendalian inflasi tahun 2022-2024 dengan empat strategi yaitu, keterjangkuan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi serta komunikasi efektif.
“Strategi keterjangkuan harga itu dengan program stabilitas harga dan mengelola permintaan. Untuk komunikasi efektif dengan program memperbaiki kualitas data dan memperkuat komunikasi pusat dan daerah serta mengelola ekspektasi,” sebut Rizky Hamami.
Lanjutnya, peta jalan pengendalian inflasi tahun 2022 – 2024 dirancang untuk menjawab tantangan pengendalian inflasi jangka menengah.
Sebagai acuan penyusunan program kerja peta jalan pengendalian inflasi tahun 2022 – 2024, sebutnya, dengan mempelajari atas pencapaian dan kendala peta jalan pengendalian inflasi di tahun 2019 -2021 serta arahan presiden dalam Rakornas pengendalian inflasi.
Selain itu, lanjutnya, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi masih menjadi fokus utama dalam strategi kebijakan pengendalian inflasi nasional dan daerah.
“Secara khusus Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi diharapkan dapat menyusun peta jalan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi yang disinergikan dengan dokumen perencanaan daerah,” jelasnya.
Tema peta jalan pengendalian inflasi 2022 -2024 adalah, akselerasi perbaikan struktural dengan mendorong adopsi digital untuk stabilitas inflasi dan pemulihan ekonomi menuju Indonesia maju.
Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri menjelaskan, pengendalian inflasi Provinsi Bengkulu dalam beberapa tahun terakhir sudah cukup baik walaupun ekonomi Bengkulu diterpa pendemi COVID-19.
Untuk pengendalian inflasi untuk tahun 2022 – 2024 perlu dilakukan pemetaan jalan untuk langkah strategis guna menjaga stabilitas inflasi di Provinsi Bengkulu.
Dari Rapat bersama TPID Provinsi Bengkulu tadi, kata Sekda Hamka, ada beberapa masukan dari anggota Tim TPID untuk menjaga stabilitas inflasi di Provinsi Bengkulu dari berbagai sisi.
Seperti kelancaran distribusi, transportasi darat dan laut, begitupun pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Untuk pasokan dan distribusi BBM hingga akhir tahun ini terjamin dan tersedia. Karena pasokan BBM ini sangat menentukan inflasi daerah karena menggunakan transportasi,” ungkap Sekda Hamka, usai rapat.
Dirinya berharap dengan disusunnya peta jalan (road map) pengendalian inflasi ini dapat menjaga stabilitas inflasi di Provinsi Bengkulu sehingga Bengkulu masih masuk dalam daerah pengendali inflasi terbaik.
