Plt Gubernur Sulsel dan Plt Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, Yudhiawan Wibisono (Ist)
BERITA.NEWS, Makassar – Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tekankan pentingnya penyelamatan aset milik negara, khusunya di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. Sabtu (13/11/2021).
KPK menyebutkan ada tujuh aset negara yang digugat hingga dikuasai pihak lain. Yakni Masjid Al Markaz, Pasar Pannampu, Jalan Tol Pelabuhan, Gardu Induk PLN di Latimojong, PWI Sulsel, Pacuan Kuda, dan Lahan Empang Unhas di Baddoka.
Direkomendasi pula Lembaga Antirasuah itu meminta Pemprov Sulsel agar dilakukan pengembalian atau penertiban aset Organisasi Perangkap Daerah (OPD) yang masih dikuasai oleh pensiunan. Seperti, kendaraan hingga rumah dinas.
Salah satu aset yang telah menjalani peradilan, lahan Masjid Al Markaz diklaim sudah dimenangkan oleh Pemerintah. Meski begitu dalam Peradilan, disarankan agar proses hukum terhadap penggugat tetap dilanjutkan.
Diharapkan aset lainnya segera diamankan dan diambil alih oleh Pemerintah Daerah, sehingga pemanfaatannya bisa lebih dioptimalkan untuk masyarakat yang bisa meningkatkan PAD daerah.
Plt Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, Yudhiawan Wibisono tegaskan kepada Pemerintah Daerah tidak boleh ada pembiaran aset negara hilang. Jika hal itu terjadi, maka sudah termasuk dalam tindak pidana korupsi (tipikor).
“Siapapun terlibat tipikor, mau dia mafia tanah, aparat pemerintahan, penegak hukum, ya akan kami tangani,” ujarnya.
Menurut Yudiawan, Aset harus digunakan untuk kepentingan negara dalam rangka melayani masyarakat. Istilah mafia tanah yang ada disebutnya kedok bagi orang-orang tanpa integritas dan komitmen berlindung di balik institusi.
Mereka kerap membocorkan data agar bisa dipalsukan untuk dapat menguasai aset negara. Parahnya, oknum tanpa integritas ini masuk ke semua lini. Mulai dari Pemprov, Kepolisian Kejaksaan hingga pengadilan. Mereka mengincar keuntungan dari aset tersebut yang nilainya bisa mencapai ratusan miliar.
“Makanya yang semacam itu harus kami tangani. Mereka mungkin bekerjasama dengan orang yang punya niat jahat dalam rangka untuk menguasai tanah itu. Dan nanti uang yang harusnya masuk ke negara, malah dibagi-bagikan,” bebernya.
Sejauh ini, KPK telah melakukan upaya koordinasi dalam rangka pencegahan. Antara lain menagamen aset, yakni menyelamatkan aset negara hingga bersertifikat agar tidak bisa berpindah tangan. “Pengamanan aset bekerjasama dengan institusi lain seperti Pemda, Pemprov, termasuk BPN dan BUMN,” ujarnya.
Andi Khaerul
