BERITA.NEWS, Makassar – Penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD Kota Makassar terbagi dalam 5 (lima) Daerah Pemilihan (Dapil). Hal ini menjadi bahan masukan dan saran yang menjadi harapan Anggota DPRD Makassar untuk diakomodir Pemerintah Kota Makassar selaku eksekutor.
Secara resmi, hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Makassar dalam rangka Penyampaian Laporan Hasil Reses Ketiga Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2020/2021, Jumat (10/09/2021) di ruang Rapat paripurna DPRD Makassar, Jl. A.P Pettarani, Makassar.
Masing-masing Laporan reses tersebut, dibacakan oleh juru bicara Dapil, yaitu
Dapil 1 disampaikan Anggota DPRD Makassar Ir. Muchlis A. Misbah (F-NIB) yang mengungkapkan masalah yang terjadi perlu mendapat perhatian pemerintah kota untuk diselesaikan diantaranya, pengadaan sejumlah bangunan posyandu, perbaikan infratruktur termasuk jembatan penghubung dan drainase.
“Kami berharap hal ini menjadi perhatian pemkot makassar untuk mengadakan bangunan posyandu pada sejumlah titik yang terlampir dalam laporan ini, perbaikan beberapa drainase untuk meminimalisir kebanjiran”, ungkapnya.
Melalui, Ray Suryadi Arsyad (F-Demokrat) Dapil 2 meminta pemerintah kota fokus terhadap saran dan masukan terutama kelangkaan air bersih di daerah utara kota makassar.
“Sampai masa jabatan saya berakhir, ini akan saya perjuangkan sampai terrealisasi, mdh2an ada fokus memperbaiki kebutuhan dasar”, tegasnya.
Berbeda halnya dengan dapil 3 melalui Abd Wahid (F-PPP) yang mengungkapkan bahwa bantuan sosial diharapkan segera tersalurkan dalam masa pandemi, dan kota makassar sangat membutuhkan pembenahan data pemerima bansos.
Sedang dapil 4 lewat Muh. Nasir Rurung (F-PAN) mengimbau pemerintah kota untuk bersinergi menyelesaikan masalah yang belum teratasi diantaranya, kader posyandu, masalah infrastruktur.
“TPA kami harap diberi perhatian karena sudah masuk di tanah warga,” ujarnya.
Sementara, dapil 5 oleh Yeni Rahman (F-PKS) menyampaikan perlunya perhatian pada proses pembelajaran daring. Sebab, masalah ini juga menjadi momok ditengah masyarakat.
“Yang perlu dapat perhatian eksekutif, proses pembelajaran yang menjadi momok bagi masyarakat. Mengimbau pmemkot, menciptakan kurikulum pembalajaran daring tanpa kuota yang meliputi aspek psikomotorik, kognitif, afektif,” jelasnya.
