BERITA.NEWS, Makassar – Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Ni’matullah, menegaskan 24 pengurus DPC Demokrat tingkat kabupaten dan kota di Sulsel menyatakan sikap menolak usulan Kongres Luar Biasa (KLB) DPP Partai Demokrat.
Pernyataan sikap itu disampaikan Ni’matullah merespon kelompok yang menamakan diri Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD) yang mendorong digelarnya KLB DPP Partai Demokrat untuk mengganti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ketua umum.
“Menolak dengan tegas usulan Kongres Luar Biasa (KLB) karena hal tersebut bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat,” ujar Ni’matullah, kepada awak media di Kantor DPD Partai Demokrat Sulsel, Jalan Pandang, Makassar, Sabtu (15/6/2019).
Ni’matullah berpendapat, pernyataan GMPPD untuk mendorong digelarnya KLB dianggap tidak etis. Sebab saat ini, SBY dan keluarga masih dalam suasana berduka setelah wafatnya Ani Yudhoyono.
“Duka keluarga Bapak SBY merupakan duka keluarga besar Partai Demokrat seluruh Indonesia,” tegas Ni’matullah yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulsel.
Ullah, sapaan Ni’matullah menegaskan bahwa seluruh kader dan Pengurus DPC Partai Demokrat di 24 kabupaten dan kota se-Sulsel menyatakan solid dengan kepengurusan DPP Partai Demokrat di bawah arahan SBY sebagai ketua umum.
“Segenap kader dan jajaran pengurus Partai Demokrat tetap solid, setia dan loyal Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono,” terang Ullah.
Selain menegaskan solid dan setia kepada SBY, DPD Partai Demokrat Sulsel juga meminta dan mendesak pengurus DPP partai berlambang mercy itu untuk menindak kader yang terlibat dalam GMPPD.
GMPPD diketahui dipimpin oleh Max Sopacua yang merupakan politisi senior Partai Demokrat. Gerakan tersebut dibangun sebagai klaim untuk menyelamatkan Partai Demokrat dari keterpurukan hasil Pemilu 2019.
Dalam pernyataan sikapnya yang diunggah akun Instagram DPD Partai Demokrat Sulsel @partaidemokrat_sulsel, Sabtu (15/6/2019) tercatat ada 24 Pengurus DPC Partai Demokrat kabupaten/kota yang ikut bertanda tangan menolak KLB.
