BERITA.NEWS,Jakarta- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah dan pemangku kepentingan pasar modal menegaskan komitmen untuk mempercepat reformasi pasar modal Indonesia guna memperkuat likuiditas, meningkatkan transparansi, serta menjaga kepercayaan investor. Upaya tersebut dilakukan melalui delapan rencana aksi yang dikelompokkan ke dalam empat klaster utama.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan reformasi ini merupakan langkah bold and ambitious reforms agar pasar modal Indonesia selaras dengan praktik terbaik global dan memenuhi ekspektasi penyedia indeks internasional. Reformasi ini diharapkan menjadikan pasar modal semakin kredibel dan menarik bagi investor, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“OJK bersama dengan Self Regulatory Organization, bersama dengan Bursa Efek Indonesia, Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, menyampaikan komitmen untuk melakukan bold and ambitious reforms di pasar modal Indonesia sesuai dengan best practices dan memenuhi ekspektasi Global Index Provider,” kata Pejabat, Friderica Widyasari Dewi, dalamDialog Pasar Modal yang digelar di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta.

Empat klaster reformasi tersebut meliputi kebijakan free float, transparansi, tata kelola dan penegakan hukum, serta sinergitas. Dalam klaster free float, OJK akan menaikkan batas minimum free float emiten menjadi 15 persen secara bertahap dari ketentuan saat ini 7,5 persen. Untuk emiten baru, ketentuan 15 persen dapat diterapkan sejak IPO, sementara emiten lama akan diberikan masa transisi.

OJK juga mendorong penguatan peran investor institusi domestik dan perluasan basis investor, baik domestik maupun asing, dengan dukungan pemerintah melalui penyesuaian berbagai batasan investasi, termasuk di sektor asuransi dan dana pensiun.

Pada klaster transparansi, OJK menekankan penguatan keterbukaan ultimate beneficial owner (UBO) dan afiliasi pemegang saham. Selain itu, OJK akan memperkuat data kepemilikan saham agar lebih granular dan andal, yang nantinya akan dipublikasikan Bursa Efek Indonesia melalui data dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Klaster tata kelola dan penegakan hukum mencakup rencana demutualisasi Bursa Efek Indonesia, penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran pasar modal, serta peningkatan tata kelola emiten melalui kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit.

Sementara pada klaster sinergitas, OJK akan memperkuat pendalaman pasar secara terintegrasi bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan stakeholder lainnya, serta meningkatkan kolaborasi lintas lembaga untuk memastikan reformasi berjalan berkelanjutan.

Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fawzi, menegaskan OJK akan terus hadir menjaga kepercayaan publik dan melindungi investor agar pasar modal tumbuh sehat, berintegritas, dan berdaya saing.

Pelaksana Tugas Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyatakan BEI siap meningkatkan transparansi dan disclosure guna menarik lebih banyak investor asing. Senada, CEO Danantara, Rosan Roeslani, menekankan pentingnya kualitas, transparansi, dan akuntabilitas bursa sebagai fondasi utama pasar modal Indonesia.