BERITA.NEWS, Bulukumba – Komisi IV DPRD Kabupaten Bulukumba menggelar Rapat Mitra Komisi membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 serta monitoring dan evaluasi APBD Triwulan II Tahun Anggaran 2025.

Rapat dilaksanakan di Ruang Komisi IV DPRD Bulukumba, Selasa (1/7/2025), dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, H. Syamsir Paro dari Fraksi PAN.

Selain Ketua Komisi IV, turut hadir Ketua DPRD Bulukumba, Umy Asyiatun Khadijah (PKS), Wakil Ketua Komisi IV Hj. Astati Tajuddin (Golkar), serta sejumlah anggota Komisi IV lainnya yaitu Hj. Hawatiah (Demokrat), H. Rijal (PPP), Nurlina (PKB), H. Muhammad Thamrin (NasDem), Fuad Arafah (PKS), dan dr. Sabriadi (Hanura).

Mitra kerja Komisi IV yang hadir dalam rapat ini meliputi Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, RSUD Sulthan Daeng Radja, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Ketua Komisi IV DPRD Bulukumba, H. Syamsir Paro, menyampaikan bahwa rapat ini penting sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran tahun lalu serta memastikan pelaksanaan program pada tahun berjalan tetap pada jalurnya.

“Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan APBD berjalan sesuai dengan rencana dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Rapat ini menjadi bagian dari tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat,” ujarnya.

Dalam sesi pembahasan, sejumlah masukan dan evaluasi disampaikan oleh anggota dewan terhadap kinerja mitra kerja, terutama menyangkut efektivitas pelaksanaan program di sektor kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan perempuan dan anak.

Wakil Ketua Komisi IV, Hj. Astati Tajuddin, turut menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan OPD dalam menyusun perencanaan dan laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel.

“Kami tidak hanya ingin melihat laporan angka, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat. Efektivitas pelaksanaan program harus bisa dirasakan langsung,” katanya.

Rapat ditutup dengan penegasan bahwa Komisi IV akan terus mengawal dan memonitor pelaksanaan APBD demi memastikan anggaran daerah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bulukumba.