![Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program makan bergizi gratis milik Badan Gizi Nasional (BGN) di Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. [Foto: Ist]](https://berita.news/wp-content/uploads/2026/05/IMG-20260507-WA0032-1536x720-1.jpg)
BERITA.NEWS, Sinjai — Proyek pembangunan dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, mendadak jadi sorotan. Pasalnya, proyek strategis nasional yang digadang-gadang akan meningkatkan kualitas gizi masyarakat itu kini justru terhenti di tengah jalan dan terancam mangkrak.
Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Badan Gizi Nasional (BGN) yang berlokasi di Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, dilaporkan tidak lagi berjalan akibat kendala serius pada pendanaan.
Proyek yang merupakan bagian dari paket pembangunan tahun anggaran 2025 untuk wilayah Takalar, Bantaeng, dan Sinjai itu seharusnya menjadi solusi dalam pemenuhan gizi masyarakat. Namun di lapangan, realitas berkata lain.
Pelaksana lapangan dari PT Abadi Jaya Indotama, Andi Toto, secara blak-blakan mengungkap penyebab utama mandeknya pembangunan tersebut. Ia menyebut hingga saat ini pihak Badan Gizi Nasional belum juga merealisasikan pencairan dana.
“Sekaligus BGN tidak pernah mentransfer dana pembangunan,” tegas Andi Toto saat dikonfirmasi, Kamis (07/05/2026) kemarin.
Bangunan dapur SPPG yang dirancang dengan konsep prototipe nasional itu sejatinya memiliki ukuran cukup besar, yakni sekitar 20 x 20 meter, lengkap dengan berbagai fasilitas pendukung seperti pengolahan limbah, pos jaga, hingga menara air.
Namun sayangnya, pembangunan baru sebatas fisik dasar dapur. Peralatan utama dan kendaraan operasional yang menjadi penunjang program belum tersentuh sama sekali.
“Ini baru pembangunan dapurnya saja, belum termasuk peralatan dapur dan kendaraan operasionalnya,” jelasnya.
Lebih mengejutkan lagi, kondisi ini ternyata tidak hanya terjadi di Sinjai. Andi Toto mengungkapkan bahwa sejumlah proyek SPPG di daerah lain juga mengalami nasib serupa.
“Semua proyek pembangunan dapur SPPG yang dibiayai langsung oleh pemerintah lewat Badan Gizi Nasional berhenti pelaksanaannya karena tidak adanya pencairan,” ungkapnya.
Situasi ini tentu memunculkan tanda tanya besar terkait komitmen pemerintah dalam menjalankan program prioritas tersebut.
Apalagi, proyek ini disebut-sebut memiliki status setara dengan wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), yang seharusnya menjadi perhatian khusus.
Akibat tersendatnya anggaran, bangunan yang sudah mulai berdiri kini terbengkalai dan belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Mau bagaimana lagi, kami membangun karena ada kesepakatan bahwa BGN siap membantu pendanaan. Tapi sampai sekarang tidak ada realisasi, jadi bangunan kami mangkrak,” bebernya.
Pihak pelaksana pun berharap ada langkah cepat dari pemerintah pusat agar proyek ini tidak berakhir sia-sia dan segera bisa difungsikan sesuai tujuan awalnya.
“Kami berharap agar BGN segera mencairkan dana supaya pembangunan bisa dilanjutkan dan bangunan ini segera dimanfaatkan masyarakat,” harap Andi Toto.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Badan Gizi Nasional belum memberikan keterangan resmi terkait mandeknya pembangunan dapur SPPG di Kabupaten Sinjai tersebut.
Penulis: Thatang
