Ilustrasi (DOK BERITA.NEWS)
BERITA.NEWS, Makassar – Pengadaan helikopter kembali mencuat dalam pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2020. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel, Syamsibar mengeluhkan anggaran, Rabu (27/11/2019)
Syamsibar mengaku alokasi Pagu Anggaran 2020 yang diberi hanya sebesar Rp 37 miliar. Padahal pihaknya diminta Gubernur Nurdin Abdullah (NA) pengadaan helikopter untuk kebencanaan.Â
Hanya saja, harga satu unit helikopter itu sangat jauh dari pagu anggaran 2020. Syamsibar menyebut, hasil koordinasi dengan beberapa pihak termasuk BNPB dan pangkoopsau harga ideal helikopter tersebut diatas Rp100 miliar.Â
“Pagu anggaran 2020 Belanja Langsung kita Rp 37 M lebih. Tercantum pengadaan helikopter sehingga dana aspek kebencanaan itu kurang maksimal lagi. Alokasi dana belum mampu. Layak itu diatas Rp100 M,” ucapnya di ruang rapat komisi E DPRD Sulsel.
Selain itu, Syamsibar menganggap pengadaan helikopter ini cenderung dipaksa. Tak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.
“RPJMDÂ tidak masuk helikopter. Tapi itu dibutuhkan. Pengalaman palu terjadi gempa. Seharusnya ketika tejadi gempa 6 magnitudo, helikopter terbang pantau pergerakan laut apakah ada kelainan. Kalau tiba-tiba dangkal perlu diwaspadai,” paparnya.
Syamsibar menambahkan, pengadaan pilot tersebut memang butuh anggaran besar. Selain, harganya. Masih ada biaya untuk perawatan, gaji pilot dan fasilitasnya, bagian mesin. Operasional saja butuh lagi dana 60 persen dari harga pembelian.
“Saya diminta gambarkan heli paling murah colibri 2 juta dolar Rp 28 M. Belum pajak kalau mau terbang ke Bone. Lewati Parepare. Hanya satu mesin. Nda boleh bergerak bidang kebencanaan kalau satu mesin,” ungkapnya.
Andi Khaerul
