BERITA.NEWS, Bulukumba — Sekretaris Daerah Kabupaten Bulukumba, Muh Ali Saleng, memimpin Apel Gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di awal tahun 2026 sebagai momentum evaluasi kinerja dan penegasan arah kerja pemerintahan ke depan.
Dalam apel yang digelar pada Senin (5/1/2026) tersebut, ia menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program sekaligus penguatan disiplin dalam pengelolaan anggaran daerah.
Pada kesempatan itu, Sekda menyampaikan bahwa tahun 2025 menjadi periode yang penuh dinamika, terutama pada akhir tahun anggaran saat hampir seluruh perangkat daerah dihadapkan pada beban penyelesaian program dan kegiatan secara bersamaan.
“Meski berbagai kendala di lapangan muncul, kita bersyukur sebagian besar persoalan dapat diselesaikan melalui koordinasi dan kerja bersama lintas sektor,” ungkap Sekda Ali Saleng.
Namun demikian, kondisi tersebut disebutnya harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga pengendalian kegiatan agar deviasi progres tidak kembali terjadi.
Sekda menegaskan bahwa OPD tidak boleh menjalankan program secara pasif, melainkan wajib melakukan pengawalan aktif, membangun komunikasi dengan rekanan, serta memastikan kontrol berjenjang berjalan efektif di setiap lini pelaksanaan.
Ia mencontohkan, apabila target progres kegiatan telah ditetapkan sebesar 60 persen namun realisasi masih berada di angka 50 persen, maka intervensi perlu dilakukan segera melalui monitoring dan evaluasi yang lebih intensif.
“Langkah ini dinilai penting untuk mencegah terulangnya penumpukan pekerjaan pada akhir tahun anggaran sebagaimana pengalaman di tahun sebelumnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sekda menyampaikan arahan Bupati Bulukumba agar seluruh perangkat daerah bergerak lebih cepat sejak awal tahun 2026 guna mengoptimalkan serapan anggaran.
Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang menyiapkan skema insentif bagi daerah dengan kinerja serapan anggaran baik dan tepat waktu, sehingga peluang tersebut perlu dimanfaatkan melalui perencanaan matang dan data yang akurat.
Ia menjelaskan bahwa karakter anggaran tahun 2026 berbeda dibanding tahun sebelumnya karena fokus belanja diarahkan pada program strategis pemerintah pusat.
“Kondisi ini dipandang sebagai tantangan sekaligus peluang bagi Kabupaten Bulukumba untuk menyiapkan proposal dan dokumen yang berkualitas agar dapat menjadi salah satu lokasi prioritas pelaksanaan kegiatan nasional,” jelasnya.
Di tengah keterbatasan fiskal, Sekda menyampaikan rasa syukur karena Pemkab Bulukumba masih mampu memenuhi kewajiban daerah, termasuk pembayaran gaji dan TPP pegawai, serta tetap melaksanakan pembangunan infrastruktur secara bertahap.
Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari komitmen efisiensi anggaran yang terus ditekankan dalam proses evaluasi APBD bersama Kementerian Dalam Negeri.
Dalam arahannya, ia juga meminta Inspektorat Daerah untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap seluruh kebijakan dan kegiatan OPD.
Setiap temuan, kata dia, harus segera diberikan rekomendasi perbaikan, dan apabila ditemukan ketidakpatuhan prosedur, maka penindaklanjutan wajib dilakukan sesuai mekanisme pemeriksaan internal yang berlaku.
Tidak hanya itu, Sekda turut menegaskan komitmen kinerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu, bahwa status kepegawaian tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan tanggung jawab dan profesionalisme.
“Kami menekankan bahwa negara telah memberikan apresiasi melalui hak dan fasilitas yang melekat, sehingga kewajiban pegawai adalah bekerja optimal sesuai tugas dan fungsinya,” ujarnya.
Menutup arahannya, Muh Ali Saleng mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk menjaga semangat kerja di awal tahun 2026 serta meningkatkan sinergi dalam mewujudkan program pembangunan daerah.
Ia berharap seluruh rencana kerja yang telah disusun dapat terlaksana secara tepat waktu, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bulukumba.
