Pengamat pemerintahan, Muslim
BERITA.NEWS, Makassar – Penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah harus merujuk pada peraturan Menteri Keuangan. Hal ini termasuk pada penngunaan dana untuk perjalanan dinas pejabat atau setingkat pejabat yang diberi mandat.
“Kalau penggunaan anggaran sudah merujuk pada peraturan yang ada, prosedurnya sudah sesuai, maka tidak ada lagi permasalahan,” kata pengamat pemerintahan, Muslim, Rabu (24/7/2019).
Hal ini diungkapkan Muslim yang juga mantan Kepala Inspektorat Kota Makassar, menanggapi pernyataan mantan Kepala Biro Umum Pemprov Sulsel Muhammad Hatta yang menyebutkan ada kesalahan dalam perjalanan dinaa Gubernur Nurdin Abdullah dan enam orang Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) ke Jepang.
“Ada bukti Pak Gubernur NA melakukan perjalanan dinas ke Jepang, hasil perjalanan dinas juga ada dan itu untuk kepentingan masyarakat Sulsel, jadi apa yang fiktif. Fiktif itu kalau ada laporan penggunaan anggaran, tapi kegiatannya tidak ada,” tegasnya.
Menurut dia, dalam proses penggunaan anggaran, pihak pemerintah daerah juga pastinya akan menggunakan jasa pihak ketiga untuk pelaksnaaannya.
“Seperti untuk perjalanan ke luar negeri, saya rasa tidak menjadi penting siapa pemilik perusahaan travel yang digunakan. Tapi, paling penting apakah perusahaan tersebut memiliki kualifikasi untuk penyediaan jasa itu. Soal biaya apakah sesuai atau tidak, saya rasa harga tiket dan akomodasi dapat dicek langsung,” urai Muslim.
Lebih lanjut, Muslim menjelaskan, dalam proses penggunaan anggaran, sepanjang memenuhi fungsi yang diwajibkan dalam pedoman pengelolaan keuangan daerah, maka semangat transparansi dan akuntabilitasnya tetap terjaga.
“Ada azas umum dalam pengelolaan anggaran daerah, jadi semua penggunaan dana pasti telah ada perencanaan dan peruntukannya,” tegasnya.
Disinggung tentang Pemprov Sulsel yang membiayai pelaksanaan kegiatan dari Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin (Unhas), Muslim menilai hal tersebut juga wajar dan biasa terjadi di pemerintahan.
“Ada lembaga atau instansi yang meninta bantuan pembiayaan dari pemerintah daerah, hal itu biasa terjadi. Silahkan cek ke Biro Umum Pemprov Sulsel misalnya di periode sebelum Gubernur Nurdin Abdullah, berapa banyak lembaga yang telah menerima bantuan. Kok yang ini dipermasalahkan,” tegasnya.
Di sisi lain, Muslim menyebutkan, sepanjang pengetahuannya, Pemprov Sulsel kerap pula menerima proposal permintaan bantuan dana untuk biaya pelaksanaan kegiatan. “Sejauh ini biasa hal itu terjadi, di era sebelum Pak Nurdin Abdullah jadi guberbur juga. Pak Hatta sebagai Kepala Biro Umum juga baiknya terbuka tentang ini,” ungkapnya.
Selain itu, Muslim juga meminta anggota DPRD Sulsel yang tergabung dalam Panitia Angket untuk buka-bukaan kalau mereka tidak pernah mendapatkan bantuan dan memintan bantuan keuangan ke Pemprov Sulsel untuk membiayai kegiatan mereka.
