Menu

Mode Gelap
Ini Syarat Lengkap Naik KRL selama PSBB Jakarta, Masker Kain Minimal 2 Lapis Kain PSBB Total: Transportasi Kembali Dibatasi, Kegiatan Publik Ditunda Pemprov DKI Tutup Tempat Hiburan selama PSBB Total Mulai 14 September, Termasuk Monas dan Ancol Motor Pribadi Kena Ganjil-Genap di PSBB Transisi Pergub Baru di DKI: Tak Pakai Masker Berulang Bisa Didenda hingga Rp 1 Juta Wamenag: Hampir 88,6 Persen KUA di Jakarta Tidak Layak

Politik

KPU Sulsel FGD Evaluasi Pemilu 2024, Isu Sengketa Pilkada Jadi Sorotan

badge-check

					Ketua KPU Sulsel Hasbullah saat membuka Focus Group Discussion (FGD) penyusunan laporan evaluasi Pemilihan 2024 (dok.) Perbesar

Ketua KPU Sulsel Hasbullah saat membuka Focus Group Discussion (FGD) penyusunan laporan evaluasi Pemilihan 2024 (dok.)

BERITA.NEWS,Makassar- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk penyusunan evaluasi laporan Pemilihan 2024 lalu di Hotel Claro Makassar. Sabtu (22/2/2025).

FGD Penyusunan Evaluasi Pemilu ini dihadiri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta media dan pihak terkait.

Kegiatan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah tetang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali kota menjadi UU pasal 11 huruf s pasal 13 huruf t. Agar melakukan evaluasi dan membuat laporan.

Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, mengatakan evaluasi adalah langkah penting bagi organisasi modern agar dapat terus beradaptasi dengan dinamika eksternal.

“KPU Provinsi wajib melakukan evaluasi terkait penyelenggaraan pemilu dan menyusun laporan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel,” ucapnya.

“Kami berharap diskusi ini dapat menghasilkan catatan penting bagi keempat dimensi tersebut,” Hasbullah.

Baca Juga :  Ikbal, Sosok Muda yang Curi Perhatian di Pencalonan BPD Kareloe Jeneponto

FGD ini juga menyoroti salah satu isu yakni soal kendala dalam proses sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya terkait akses informasi bagi publik.

“Kadang masyarakat sulit mendapatkan akses, dan ini selalu menjadi persoalan yang muncul dalam proses sengketa. KPU sebagai pelaksana teknis harus lebih terbuka,” tegasnya.

Olehnya itu dalam meningkatkan transparansi, KPU RI telah menetapkan bahwa masyarakat dan media memiliki hak untuk mendokumentasikan hasil penghitungan suara di setiap TPS.

“Harapan kami, residu yang muncul dalam pemilu sebelumnya dapat diminimalkan melalui evaluasi ini,” kata Hasbullah.

FGD ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk para pakar yang memberikan masukan terkait format dan substansi evaluasi.

Hasbullah berharap hasil diskusi ini dapat menghasilkan rekomendasi positif yang menjadi dasar laporan evaluasi KPU Sulsel.

“Evaluasi ini adalah bagian dari upaya memperbaiki penyelenggaraan pemilu ke depan, sehingga proses demokrasi di Sulawesi Selatan dapat berjalan lebih baik dan transparan,” pungkasnya.

Loading

Comments

Baca Lainnya

Ikbal, Sosok Muda yang Curi Perhatian di Pencalonan BPD Kareloe Jeneponto

16 April 2026 - 19:54 WITA

calon bpd

Baru Bebas dari Penjara, Nasib Kursi DPRD Kamrianto Menggantung! Ini Kata BK

18 Maret 2026 - 20:02 WITA

kamrianto

Diam-Diam Sambangi Warga, Patudangi Azis Salurkan Sembako di 5 Titik Strategis Bulukumba–Sinjai

15 Maret 2026 - 20:50 WITA

sembako

Data Pemilih Dicek Satu per Satu! Bawaslu Bulukumba Terjunkan 5 Tim ke Lapangan

12 Maret 2026 - 23:00 WITA

data pemilih

Siap-siap! Siswa Madrasah di Bulukumba Bakal Terlibat Langsung Awasi Demokrasi

19 Februari 2026 - 19:20 WITA

mou
Trending di Politik