BERITA.NEWS, Bulukumba – Rapat komisi DPRD Bulukumba harus tertunda karena adanya perseteruan antara ketua Komisi D, Muh Bakti dengan anggota TAPD, Awal Nurhadi karena kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh legislator Gerindra itu beberapa pekan lalu.
Padahal saat ini di DPRD masih berjalan agenda mitra komisi untuk persiapan Bamus KUA PPAS Perubahan dan Pokok pekan depan. Agenda ini pun diskorsing untuk waktu yang belum ditentukan.
“Saat ini masih berjalan agenda mitra komisi. Agenda komisi D sementara skorsing sambil pimpinan komisi dan pimpinan DPRD mengatur jadwal kembali,” ujarnya.
Hal itu pun diakui oleh Ketua DPRD Bulukumba, H Rijal. Hanya, ia mengungkap jika pembahasan KUA PPAS akan berjalan sesuai jadwal yang telah disusun.
“Memang saya yang meminta untuk discorsing sementara, benar di Komisi D rapat evaluasi itu tertunda, kita mau cairkan dulu suasana sebelum dilanjutkan,” bebernya.
Penundaan tersebut mendapat reaksi keras dari Komisi Pemantau Legislatif (KOPEL) Bulukumba yang menyayangkan perseteruan pribadi dibawa ke lembaga besar, eksekutif dan legislatif. Seharusnya penindaan itu tidak perlu terjadi jika seandainya mereka masing-masing saling memahami tugas dan fungsi mereka.
“Peristiwa kemarin harusnya tidak menjadi alasan penundaan agenda di Komisi D. Karena dengan penundaan itu pasti akan berimbas pada tertundanya agenda kerakyatan lainnya seperti APBD Perubahan dan bahkan akan berimbas pada APBD 2021,” ujar Muhammad Jafar, Direktur Kopel Bulukumba, Kamis (17/9/2020).
“Tentu kita sangat menyayangkan apa yang terjadi kemarin antara ketua Komisi D dengan tim TAPD. Hal ini seharusnya tidak perlu terjadi jika seandainya mereka masing-masing saling memahami tugas dan fungsi mereka,” tambah Jafar.
Menurut Jafar, karena dengan penundaan itu pasti akan berimbas pada tertundanya agenda kerakyatan lainnya seperti APBD Perubahan dan bahkan akan berimbas pada APBD 2021.
. IL
