BERITA.NEWS, Makassar – Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah angkat bicara soal isu people power yang kini menjadi topik hangat ditengah masyarakat. Adanya gerakan massa menolak keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil Pilpres 2019.
Gerakan people power sendiri identik rencana simpatisan calon presiden dan wakil presiden nomor dua Prabowo- sandi menolak putusan KPU yang diduga sarat dengan tindak kecurangan dilakukan penyelenggaraan pemilu.
Nurdin mengatakan khusus di Sulsel pihaknya menjamin tidak ada Gerakan People Power. Meminta masyarakat menerima hasil keputusan dari KPU sebagai penyelenggara pemilu siapapun yang ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden.
“Pileg dan pilpres ada lembaga resmi yang Tetapkan, siapapun yang ditetapkan itulah presiden kita, mohon tidak ikuti arahan yang ada bertentangan dengan undang-undang. Tidak peduli tidak usah people power,” katanya. Kamis (16/5/2019).
Menurutnya, untuk menangani sengketa pemilu tersebut, ada Mahkamah Konstitusi (MK) selaku lembaga resmi yang mengatur dan menyelesaikan persoalan tersebut.
“Ada lembaga resmi MK yang Selesaikan sengketa pemilu. Kalau urus politik terus kapan kita mau melihat sodara kita melihat kesejahteraan,” ucapnya.
“Kita senantiasa berkomunikasi dengan Kominda, kepolisian, TNI kita mengecek ternyata hari ini tidak ada pergerakan apa- apa, khususnya di Sulsel,” pungkas Nurdin.
.KH
