![Rapat Dengar Pendapat yang digelar Komisi IV Terkait Polemik Pemadaman Listrik di RSUD Bulukumba. [Foto: Ist]](https://berita.news/wp-content/uploads/2026/04/682673546_967722642462953_8270695977947051295_n.jpg)
BERITA.NEWS, Bulukumba — Insiden pemadaman listrik selama hampir dua jam di RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba akhirnya memicu reaksi keras dari DPRD.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi IV, Senin (27/4/2026), sejumlah fakta mengejutkan pun terungkap.
Peristiwa pemadaman listrik total yang terjadi pada Kamis, 23 April 2026, sekitar pukul 17.35 hingga 19.25 WITA itu sempat menimbulkan kepanikan terutama bagi keluarga pasien di ruang-ruang vital seperti ICU, UGD, hingga ruang operasi yang sangat bergantung pada peralatan medis berbasis listrik.
RDP yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Bulukumba dipimpin Ketua Komisi IV, H. Syamsir Paro, didampingi Wakil Ketua Hj. Astati Tajuddin, serta dihadiri Wakil Ketua I DPRD Fahidin HDK bersama sejumlah anggota dewan lainnya.
Dalam forum tersebut, kritik tajam langsung dilontarkan kepada manajemen rumah sakit. Ketua Komisi IV menyoroti absennya pihak manajemen yang menemui keluarga pasien saat insiden berlangsung.
“Rumah sakit ini milik kita bersama. Sebagai rumah sakit tipe B, harusnya mampu memberikan rasa aman. Ini yang tidak terlihat saat kejadian,” tegas Syamsir.
Dari penjelasan pihak rumah sakit, diketahui bahwa pemadaman awalnya direncanakan hanya berlangsung 15–20 menit untuk proses penyambungan kabel induk menuju gedung Pusat Jantung Terpadu (PJT). Namun situasi berubah ketika terjadi gangguan teknis tak terduga pada alat motorize yang tidak berfungsi normal.
Penanggung jawab Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (IPRS), Rahman, mengungkapkan bahwa kondisi tersebut memaksa pihak RSUD mendatangkan teknisi dan melakukan penyambungan langsung ke jalur PLN, yang akhirnya memakan waktu hingga dua jam.
Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredam kritik DPRD. Anggota Komisi IV, H. Rijal, mempertanyakan tidak dilibatkannya pihak PLN sejak awal, mengingat jaringan listrik berada dalam kewenangan mereka.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti kondisi jaringan listrik genset yang masih menyatu dengan jalur PLN, yang dinilai berisiko tinggi terhadap keselamatan layanan medis.
“Ke depan harus ada pemisahan jalur. Ini menyangkut keselamatan pasien, terutama di ruang-ruang kritis,” ujarnya tegas.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD, Fahidin HDK, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh dan berjenjang terhadap seluruh pihak di lingkungan rumah sakit, termasuk penguatan fungsi pengawasan.
Di akhir rapat, Komisi IV DPRD Bulukumba mengeluarkan sejumlah rekomendasi penting. Di antaranya evaluasi teknis secara menyeluruh, kewajiban rapat komprehensif sebelum pengambilan kebijakan, pemisahan jaringan listrik utama dan genset, optimalisasi peran Satuan Pengawas Internal (SPI), hingga dorongan agar pihak RSUD segera memberikan klarifikasi resmi ke publik.
Insiden ini menjadi alarm serius bagi pelayanan kesehatan di Bulukumba. DPRD pun menegaskan, kejadian serupa tidak boleh terulang, mengingat dampaknya bisa berujung pada risiko keselamatan pasien.
