BERITA.NEWS, Sinjai – Pemerintah Kabupaten Sinjai belum menyetujui permintaan dana hibah KPU dan Bawaslu untuk anggaran dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Hal itu terungkap saat Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin kunjungan kerja di Kabupaten Sinjai pada 7 Oktober 2023.
Tecatat dalam random acara kunjungan kerja Pj Gubernur Sulsel salah satunya agenda penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran dana Pilkada Serentak 2024.
NPHD anggaran dana Pilkada Serentak 2024 dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai untuk KPU dan Bawaslu batal dilaksanakan.
Alasannya, bahwa anggaran yang disodorkan dua penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu Sinjai belum ada kata sepakat dengan Pemkab Sinjai.
Padahal sebelumnya, KPU dan Bawaslu Sinjai mendapat undangan untuk hadir dalam kunjungan kerja Pj Gubernur yang akan dirangkaikan dengan penandatanganan NPHD.
Ketua Bawaslu Sinjai, Arsal Arifin mengatakan meski mendapat undangan, pihaknya tidak akan hadir saat itu karena belum ada kesepakatan dengan Pemkab Sinjai.
“Masa saya mau hadir dalam kegiatan penandatanganan dana hibah Pilkada 2024, sementara belum ada kesepakatan nilai,” tegasnya kepada wartawan di Sinjai.
Hal senada disampaikan Ketua KPU Sinjai, Muhammad Rusmin mengungkapkan pihaknya tidak akan hadir dikarenakan anggaran Pilkada 2024 mendatang yang disodorkan belum disepakati oleh Pemkab Sinjai.
“Meski ada undangan, kami juga tidak akan hadir karena anggaran untuk Pilkada 2024 mendatang bersama Pemkab Sinjai belum disepakati,” ungkapnya.
Dari informasi dihimpun, KPU dan Bawaslu Sinjai beberapa waktu lalu telah menyodorkan rancangan anggaran kegiatan tahapan Pilkada 2024 mendatang.
KPU Sinjai sendiri telah menyodorkan permohonan anggaran sebesar Rp33 Miliar untuk kegiatan Pilkada kepada Pemkab Sinjai.
Namun setelah direview, KPU Sinjai kembali melakukan pengurangan anggaran yang dinilai Pemkab Sinjai terlalu besar sehingga diturunkan sebesar Rp25 Miliar.
Pemkab kembali me-review anggaran bersama instansi terkait sehingga anggaran kembali diturunkan menjadi Rp23 Miliar.
Dari anggaran yang diusulkan KPU Sinjai itu, Pemkab kembali meminta secara lisan agar anggaran hibah Pilkada 2024 mendatang sebesar Rp18 Miliar saja.
Hingga saat ini, belum ada kata sepakat terkait permohonan anggaran yang diusulkan KPU Sinjai itu.
Sementara itu, Bawaslu Sinjai telah mengusulkan anggaran hibah sebesar Rp11 Miliar untuk Pilkada 2024 mendatang.
Namun dari hasil review itu, Bawaslu hanya bertahan agar anggaran untuk pengawasan dikurangi Rp500 juta dengan rancangan anggaran menjadi Rp10,5 Miliar.
Lagi-lagi, kemampuan Pemkab Sinjai hanya Rp5,7 Miliar untuk anggaran Bawaslu Sinjai.
Terpisah, Penjabat Bupati Sinjai, TR Fahsul Falah mengatakan, soal pembatalan penandatanganan naskah hibah daerah antara KPU dan Bawaslu dikarenakan evaluasi APBD-Perubahan masih berproses dan belum adanya kesepakatan tentang anggaran
“Semalam, sudah dijelaskan bapak Pj Gubernur Sulsel bahwa evaluasi APBD-P lagi berproses di pemprov dan belum adanya kesepakatan anggaran Bawaslu dan KPU. Namun, setelah evaluasi APBD-Perubahan baru kita bicarakan,” pungkasnya.
Sementara itu, Dilansir dari laman resmi Pemkab Bone, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin menghadiri penandatanganan NPHD.
Penandatanganan NPHD yang disaksikan Pj Gubernur Sulsel itu dilaksanakan di di Podium Lapangan Merdeka Bone pada Ahad 8 Oktober 2023.
Pendandatanagan NPHD itu langsung dilaksansakan bersama Pj Bupati Bone Drs. H. Islamuddin bersama Ketua KPU Bone Yusran Tajuddin dan Ketua Bawaslu Muhammad Alwi.
KPU Bone mendapatkan Dana Hibah sebesar 63,3 Milyar dan Bawaslu Bone mendapatkan dana hibah daerah sebesar 26,3 Milyar. ***
