BERITA.NEWS, Bulukumba — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bulukumba menyatakan belum meyakini keakuratan data pajak dan retribusi daerah yang disampaikan oleh pemerintah daerah.
Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Bulukumba, Fahidin HDK, seusai rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang akhirnya diskors hingga Senin (17/11/2025) mendatang.
“Rapat diskorsing. Banggar meminta agar pemerintah daerah memperlihatkan data secara valid untuk objek pajak dan retribusi daerah,” ujar Fahidin kepada wartawan, Jumat (10/10/2025).
Fahidin menjelaskan, rapat tersebut merupakan bagian dari pembahasan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
Menurutnya, pembahasan kali ini difokuskan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menjadi sumber utama pendanaan daerah.
“Anggota Banggar memandang potensi objek pajak dan retribusi daerah di Bulukumba cukup besar. Namun, data yang disajikan pemerintah daerah masih belum meyakinkan,” jelasnya.
Ia mencontohkan, salah satu sektor yang perlu divalidasi adalah pengelolaan sampah rumah tangga.
“Perumahan yang ada di wilayah perkotaan jumlahnya sangat besar, belum lagi toko dan tempat usaha lainnya. Tapi data yang masuk belum mencerminkan potensi riil,” tambah Ketua DPC PKB Bulukumba tersebut.
Lebih lanjut, Fahidin menegaskan bahwa dengan adanya skorsing rapat, pemerintah daerah memiliki waktu dua hari (Sabtu dan Minggu) untuk melakukan validasi ulang data pajak dan retribusi sebelum rapat dilanjutkan kembali.
“Kita ingin pembahasan di sektor pajak dan retribusi benar-benar berdasarkan data faktual. Insya Allah Senin sidang akan dilanjutkan kembali setelah datanya divalidasi,” tegasnya.
Sebagai informasi, pembahasan KUA-PPAS APBD 2026 sebelumnya telah melalui tahap rapat bersama antara Komisi I hingga Komisi IV DPRD Bulukumba dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing mitra kerja.
Hasil pembahasan tersebut kini tengah dikaji di tingkat Banggar DPRD bersama TAPD sebelum ditetapkan menjadi APBD Bulukumba 2026.
