Menu

Mode Gelap
Ini Syarat Lengkap Naik KRL selama PSBB Jakarta, Masker Kain Minimal 2 Lapis Kain PSBB Total: Transportasi Kembali Dibatasi, Kegiatan Publik Ditunda Pemprov DKI Tutup Tempat Hiburan selama PSBB Total Mulai 14 September, Termasuk Monas dan Ancol Motor Pribadi Kena Ganjil-Genap di PSBB Transisi Pergub Baru di DKI: Tak Pakai Masker Berulang Bisa Didenda hingga Rp 1 Juta Wamenag: Hampir 88,6 Persen KUA di Jakarta Tidak Layak

Ekobis

Anggota DPR Minta Iuran BPJS Tidak Dinaikkan

badge-check

					Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir. Perbesar

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir.

BERITA.NEWS, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir meminta agar iuran BPJS Kesehatan tidak dinaikkan terutama untuk masyarakat yang kemampuan ekonominya rendah.

“BPJS untuk rakyat tak mampu sebaiknya tidak dinaikkan. BPJS ini tidak akan merugikan negara, karena ia merupakan investasi untuk mencetak kader baru bangsa Indonesia yang lebih tangguh guna menghadapi persaingan global ke depan,” kata Achmad Hafisz di Jakarta, Sabtu (16/5/2020).

Menurut dia, rakyat saat ini sedang berjuang lolos dari wabah COVID-19 yang mengakibatkan hilangnya mata pencaharian, sementara merekalah kelompok yang paling banyak menggunakan jaminan kesehatan dari BPJS tersebut.

Dengan memberikan jaminan kesehatan terjangkau, katanya, menjadi sebuah dasar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Rakyat tidak mungkin cerdas jika kesehatannya terganggu.

Baca Juga :  Road To Pekan Reksa Dana, APRDI dan OJK Perkuat Sosedu Bersama Media di Makassar

Hafisz mencontohkan, di Jerman harga daging dan telur murah, sementara fasilitas kesehatan juga gratis, hal itu tentu demi menciptakan kader bangsa yang tangguh maka diperlukan gizi dan kesehatan yang prima pula.

“Maka itu, dengan segala hormat saya minta kepada Bapak Presiden, khusus untuk BPJS ini jangan dinaikkan,” kata Wakil Ketua Umum DPP PAN tersebut.

Hafisz berpendapat bahwa sudah banyak anggaran yang direalokasi dan pemerintah bisa manfaatkan anggaran itu untuk menutup defisit dari BPJS Kesehatan bukan dengan cara menaikkan iuran.

“Kita sudah cukup melonggarkan APBN dan defisit yang naik. Olah saja dari dana belanja pemerintah yang direalokasi ke defisitnya BPJS Kesehatan.” ujarnya.

. Antara

Loading

Comments

Baca Lainnya

Road To Pekan Reksa Dana, APRDI dan OJK Perkuat Sosedu Bersama Media di Makassar

17 April 2026 - 20:50 WITA

Gabungan BPR Disetujui, OJK Targetkan Industri Lebih Sehat dan Efisien

16 April 2026 - 09:51 WITA

SPBU di Sinjai Kena Sanksi, Solar Subsidi Dihentikan Sementara: Pertamina Perketat Pengawasan

26 Maret 2026 - 20:44 WITA

bbm subsidi

Ketua MA Resmi Lantik Anggota Dewan Komisioner OJK

26 Maret 2026 - 11:08 WITA

Bagaimana Mekari Jurnal Mendorong Digitalisasi Sistem Keuangan Hingga 100%

25 Maret 2026 - 01:42 WITA

Bagaimana Mekari Jurnal Mendorong Digitalisasi Sistem Keuangan
Trending di Ekobis