BERITA.NEWS, Jakarta– Andi Iwan Darmawan Aras kembali duduk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI 2019-2024 untuk yang kedua kalinya.
“Saat ini kita masih menunggu penugasan dari fraksi masing-masing untuk ditempatkan di AKD (alat kelengkapan dewan) baik itu komisi ataupun badan yang ada di DPR RI”.
“Pada periode lalu saya mendapat penugasan di bidang infrastruktur, yang selama ini sudah cukup kami pahami dan tentunya untuk tetap mengawal program pembangunan yang masih berkelanjutan di Sulsel,” ungkap dia kepada BERITA.NEWS, saat ditemui di DPR RI, Senin (7/10/2019).
Selama periode pertamanya menjadi anggota DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras ditempatkan pada komisi V yang bermitra dengan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, Basarnas dan BMKG. Selama duduk sebagai wakil rakyat, ia sudah banyak memberikan kontribusi untuk daerah pemilihan dan Sulsel pada umumnya.
“Sudah cukup banyak program yang kita kawal untuk pembangunan di Sulsel, pembangunan jalan poros nasional selama lima tahun terakhir, bendungan- bendungan dan irigasi, termasuk revitalisasi danau tempe, pembangunan bandara, pembangunan rel kereta api, underpass bandara, dll” tambahnya.
“Itukan kongkrit kami bisa bicara karena Komisi V membidangi insfrastruktur. Dan sebagaimana sumpah jabatan bahwa kami wajib memperjuangkan daerah pemilihan yang tentunya membangun dan memprioritaskan Sulsel,” cetusnya.
“Kalau sekarang saya belum bisa bicara banyak. Tapi mudah- mudahan saya masuk dalam Komisi yang sama, sehingga kedepannya bisa lebih maksimal, bagaimana kita membangun di dapil Sulsel II dan Sulsel umum nya,” katanya.
Jika nanti kembali di Komisi V. Selain program-progran nasional, pihaknya juga akan berupaya untuk menjalankan program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
“Pembangunan rumah susun, rusunawa, bedah rumah, bantuan modal untuk bumdes, ini sifatnya bersentuhan langsung dengan konstituen, irigasi desa program padat karya yang dikerjakan langsung oleh masyarakat (kelompok tani) dan juga dipergunakan sendiri oleh kelompok tani/pengguna air,” ujarnya.
Sinergi dengan Pemerintah Daerah Sangat Perlu
Untuk menjalankan kerja dangan baik, maka tentunya harus bersinergi antara pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota dengan anggota DPR yang ada dipusat.
“Walaupun kita ini turun melihat kondisi, tetapi kan yang lebih banyak melihat langsung tentu pemerintah daerah,” terangnya.
“Kami hanya punya waktu 5 kali reses dalam setahun, jadi tentunya akan sulit melihat kondisi daerah sedetail mungkin, sehingga kami butuh penyampaian dari Pemkab, Pemprov untuk mengetahui kegiatan atau program apa yang paling dibutuhkan oleh masyrakat di dapil atau Sulsel pada umumnya untuk kami kawal program tersebut dengan mitra kerja kami disini dan itulah kenapa sinergi ini kami butuhkan, tentunya kita berharap pembangunan di Sulsel lebih dari sebelumnya,” tegasnya.
Kalau bicara infrastruktur tidak pernah cukup, akan selalu kurang dikarenakan keterbatasan anggaran, namun pihaknya akan selalu mengupayakan agar memenuhi standar minimumnya.
Dia mengatakan, jalan poros nasional di Sulsel belum semua selesai dengan baik, karena membutuhkan anggaran yang sangat besar. Sementara negara defisit anggaran mana hutang yang lebih tinggi, sehingga pemerintah harus mengalokasikan dana untuk bayar utang, bunga utang dan lainnya, sehingga untuk pembangunan atau belanja modal akan lebih terbatas.
“Kalau kebutuhan sangat banyak, saat ini kita hanya mengoptimalkan anggaran yang ada,” ujarnya.
Selama periode sebelumnya, sinergi antara pemerintah daerah dengan anggota DPR asal Sulsel cukup baik. “Karena saat pak gubernur sebelumnya, Syahrul Yasin Limpo selalu mengundang kami untuk mempresentasikan apa yang menjadi kebutuhan pemprov, bukan hanya di bidang infrastruktur, pertanian, pendidikan dan bidang lainnya.”
Selama ini SYL cukup komunikatif, menyampaikan kebutuhan termasuk kereta api, bandara, peningkatan jalan poros Maros Bone diperpendek dan mereduksi wilayah jalan yang ekstrim atau membahayakan.
“Dan Alhamdulillah gubernur sekarang, Nurdin Abdullah juga sudah melakukan pertemuan dan ramah tamah, dan sebaiknya bukan hanya gubernur saja, melainkan dengan para bupati juga,” tutupnya.
Laporan Muhammad Srahlin
