Menu

Mode Gelap
Ini Syarat Lengkap Naik KRL selama PSBB Jakarta, Masker Kain Minimal 2 Lapis Kain PSBB Total: Transportasi Kembali Dibatasi, Kegiatan Publik Ditunda Pemprov DKI Tutup Tempat Hiburan selama PSBB Total Mulai 14 September, Termasuk Monas dan Ancol Motor Pribadi Kena Ganjil-Genap di PSBB Transisi Pergub Baru di DKI: Tak Pakai Masker Berulang Bisa Didenda hingga Rp 1 Juta Wamenag: Hampir 88,6 Persen KUA di Jakarta Tidak Layak

DPRD Makassar

Apiaty Amin Syam Harap Penyelenggaraan Pendidikan di Makassar Berjalan Baik

badge-check

					Apiaty Amin Syam Harap Penyelenggaraan Pendidikan di Makassar Berjalan Baik Perbesar

BERITA.NEWS, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, Apiaty K Amin Syam menggelar sosialisasi peraturan daerah (Perda) nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, di Hotel Mercure, Selasa (8/3/2022).

Kata Apiaty—sapaan akrabnya, persoalan pendidikan ini merupakan hal yang penting dan menjadi layanan dasar masyarakat. Sehingga, sosialisasi perda tentang penyelenggaraan pendidikan dinilai sangat penting.

“Kita harap dengan adanya perda tentang pendidikan, penyelenggaraan pendidikan bisa berjalan baik,” ujar Apiaty.

Sebab, kata Politisi Golkar ini, regulasi ini menjadi acuan pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan pendidikan. Semua hak dan kewajiban mengenai penyelenggaraan pendidikan telah diatur.

“Tentu tidak akan mungkin diketahui masyarakat luas, kalau tidak kita sampaikan. Bantuan peserta ini bisa disebarluaskan di lingkungan mereka,” paparnya.

“Kita harap ada masukan dan saran jika tidak ada sesuai dengan perda. Jika memang diperlukan, masukan itu akan jadi pertimbangan untuk melakukan revisi,” tambahnya.

Baca Juga :  Heboh Video Panas Mirip Anggota DPRD Enrekang, PKB Siapkan Investigasi

Dia menjelaskan, aturan nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Di mana, pemerintah kota wajib melaksanakan penyelenggaraan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

“Jadi sosialisasi ini kewajiban pemerintah daerah, DPRD dan Pemkot Makassar untuk mensosialisasikan perda ini,” jelasnya.

Terpisah, Narasumber Kegiatan, Mahmud BM menyampaikan, implementasi perda tentang penyelenggaraan pendidikan ini bertujuan bagaimana warga memahami hak dan kewajiban terhadap pendidikan.

“Sosialisasi ini diharapkan masyarakat kita tahu apa itu pendididikan. Hak dan kewajiban, dan yang lainnya. Itu semua diatur dalam Perda nomor 1 tahun 2019,” ungkap Mahmud.

Mantan Kadis Pendidikan Kota Makassar ini menyebutkan, perda ini sebagai instrumen dalam menjalankan penyelenggaraan pendidikan. Ini, menjadi acuan pemerintah dan masyarakat untuk mengimplementasikan pendidikan di Makassar.

“Perda ini dibuat tidak boleh melampaui aturan diatasnya. Baik itu PP atau Undang-Undang,” tegasnya.

Kata dia, penyelenggaraan pendidikan memiliki beberapa tujuan. Diantaranya, menunjukkan kemantapan iman dan moral peserta didik dalam kehidupan masyarakat yang dinamis, terbuka dan modern.

“Tujuan lainnya, kita ingin menunjukkan demokratis peserta didik dalam kemajukan agama dan budaya,” paparnya. (*)

Loading

Comments

Baca Lainnya

Lepas JCH Makassar, Munafri Ingatkan Jaga Niat dan Kesehatan

29 April 2026 - 13:38 WITA

RW 01 Kompleks CV Dewi Dinilai Layak Wakili Makassar di Lomba Satkamling Tingkat Polda Sulsel

29 April 2026 - 07:05 WITA

May Day 2026, Pemkot Makassar Fasilitasi Perayaan Buruh yang Aman dan Inklusif

28 April 2026 - 19:35 WITA

Kepala BGN Sebut Gaji Pencuci Piring MBG Lebih Tinggi dari Guru Honorer: Rp 2,4 Juta Sampai Rp 3,5

28 April 2026 - 18:12 WITA

Groundbreaking Mixed-Use Mal Ratu Indah, Munafri: Simbol Pertumbuhan Ekonomi Makassar

28 April 2026 - 13:10 WITA

Trending di Makassar