BERITA.NEWS, Tulungagung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi Perda di ruang rapat Graha Wicaksana, DPRD Tulungagung, Jawa Timur, Rabu (24/11/2021).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Marsono, dan didampingi oleh wakil ketua DPRD Tulungagung.
Hadir dalam acara tersebut Bupati Tulungagung Maryoto Birowo, Wabup Tulungagung Gatut Sunu, Sekda, anggota DPRD, asisten, dan kepala OPD.
Selain agenda pengesahan Perda APBD 2022, rapat paripurna juga beragendakan persetujuan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dan penetapan 4 Raperda menjadi Perda Tahun 2022.
Adapun empat Raperda yang ditetapkan menjadi Perda Tahun 2022 yakni:
(1) Raperda perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung.
(2) Raperda tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ASN di lingkup pemerintah daerah.
(3) Raperda tentang Dana dan Cadangan.
(4) Raperda tentang pengelolaan sampah.
Dalam kesempatan itu, Bupati Tulungagung dan Ketua DPRD menandatangani nota kesepakatan Ranperda anggaran 2022 menjadi perda yang telah disetujui oleh tujuh fraksi.
Dalam APBD 2022 yang telah disahkan disebutkan, pendapatan berjumlah Rp 2.508.713.753.391. Untuk belanja mencapai Rp 2.666.839.183.703 dan defisit Rp 158.125.430.312.
Sedangkan pembiayaan terima sebesar Rp 175.000.000.000, pembiayaan netto Rp 158.125.430.312, dan Silpa tahun berkenan Rp 0,00 (nol).
Meskipun disetujui, namun fraksi-fraksi menyisakan catatan untuk Bupati Tulungagung agar bisa dilaksanakan.
Pandangan akhir fraksi-fraksi tersebut disampaikan melalui wakil juru bicara Heru Santoso PDIP.
Diantaranya, meminta kepada Bupati Tulungagung untuk verifikasi data siswa miskin dalam pelaksanaan pendidikan murah tahun 2021/2022 yang dilaksanakan dengan bentuk E-MONEY (KKP).
Selanjutnya fraksi meminta untuk menaikkan tunjangan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD). Lagi, meminta ditingkatkan sarana cetak KTP dan mengoptimalkan pajak daerah untuk peningkatan pendapatan daerah.
Bupati Tulungagung Maryoto Birowo menanggapi pandangan akhir fraksi-fraksi menyampaikan akan menindaklanjuti apa yang telah disampaikan. Atas pengesahan Perda APBD 2022 ini, ia pun berterima kasih kepada seluruh anggota DPRD Tulungagung.
- Dian
