Lelang Jabatan Pejabat Eselon II Pemprov, BKD Sulsel: Tunggu Izin Kemendagri

Kepala BKD Sulsel Imran Jausi (BERITA.NEWS)

BERITA.NEWS, Makassar – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) siap melakukan lelang jabatan pejabat Eselon II besar-besaran, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sibuk rampungkan administrasi.

Kepala BKD Pemprov Sulsel Imran Jausi mengatakan pihaknya sudah memasukkan usulan lelang jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, tinggal menunggu izin rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

“Belum ada, masih menunggu izin atau rekomendasi dari kemendagri,” singkatnya saat dikonfirmasi BERITA.NEWS. Rabu (10/11/2021).

Diberitakan sebelumnya, Imran Jausi mengatakan pihaknya saat ini tengah dalam masa persiapan lelang jabatan 15 Pimpinan OPD tersebut. Hal itu seusai keinginan dan arahan Plt Gubernur Andi Sudirman serta para Anggota DPRD.

“Saya kira untuk dua bula kedepan ini kami berharap bahwa proses lelang jabatan itu bisa di selesaikan, kenapa. Karema Jadi kebutuhan dari pada Organsiasi kita untuk berakselerasi tahun 2022 dan ini juga jadi harapan DPRD,” ucapnya.

Menurutnya, langkah itu merupakan bagian dari upaya memantapkan program- program pemerintah kedepan, khususnya di tahun 2022. Sehingga, kehadiran pejabat defenitif di 15 Kepala OPD ini sangat diperlukan sebagai pengelola anggaran.

“Waktu Rapat kerja kemarin berharap bahwa dua bulan terakhir ini bisa selesai untuk pengisian jabatan yang dijabat oleh Plt kenapa, karena tentunya sama dengan pemerintah provinsi DPRD juga inginkan bahwa mulai 2022 dengan persiapan lebih mantap. Khusunya dalam memastikan penanggungjawab Kegiatan atau program yang notabene adalah kepala OPD,” ujarnya.

Berikut 15 Jabatan Pimpinan Kepala OPD Pemprov Sulsel kosong dan akan dilelang:

1. Inspektorat
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
3. Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK)
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH)
6. Biro Administasi Pimpinan (Adpim)
7. Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)
8. Biro Hukum dan HAM (Kum-HAM)
9. Biro Umum
10. Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas)
11. Dirut RSUD Haji.
12. Kepala Dinas Kesehatan
13. Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan
14. Dinas Ketenagakerjaan
15. Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang

Andi Khaerul

Comment