BERITA.NEWS, Makassar – Pemerintah Kota Makassar menerapkan kebijakan pembatasan jam operasional bagi tempat perbelanjaan, restoran dan kafe di Kota Makassar. Kebijakan tersebut untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kota Makassar.
Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, William Laurent melihat kebijakan tersebut sudah tepat. Ia pun, meminta pelaku usaha untuk bersabar.
“Untuk pelaku ekonomi, pasti mau tidak mau akan berdampak terhadap omzet atau pendapatan usahanya. Daripada nanti ada masalah yang besar lagi, bahkan harus dilakukan PSBB kan rumah makan jadi ditutup,” ujar William, Minggu (20/12/2020).
Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini berujar kebijakan ini tidak diambil secara sepihak, Pemkot pasti memiliki dasar berupa data penyebaran covid-19.
“Tidak mungkin pemerintah mengeluarkan kebijakan tanpa ada dasar, ini dasarnya ya karena lonjakan virus Covid-19 yang kembali tinggi, yang kemarin Makassar sudah zona orange mungkin sekarang sudah merah lagi,” lanjutnya lagi.
Namun, kata William, kebijakan ini tidak akan berjalan maksimal jika kesadaran masyarakat akan bahaya Covid-19 masih rendah.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, baik pelaku usaha maupun masyarakat lainnya untuk gotong-royong menurunkan penyebaran Covid-19 di Kota Makassar.
“Aturan ini dapat diterapkan apabila kesadaran masyarakat ini tinggi, pemerintah pasti tidak akan mampu mengawasi selama 24 jam, kita butuhkan kesadaran masyarakat,” tuturnya.
Sebelumnya, Pj Wali Kota Makassar, Rudi Djamaluddin bakal menerapkan pembatasan jam operasional bagi pusat perbelanjaan, restoran hingga kafe pada tanggal 23 Desember 2020 hingga 3 Januari 2021.
Pelaku usaha hanya dibolehkan beroperasi sampai pukul 19:00 Wita dengan catatan tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19.
