BERITA.NEWS, Luwu – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Luwu tengah menjejaki kerjasama dalam meningkatkan kemudahan dan kualitas pelayanan pembayaran pajak oleh masyarakat.
Upaya ini dilakukan dengan melakukan perluasan layanan pembayaran pajak melalui kerja sama dengan Payment Point’ Online Banking (PPOB) yang telah memiliki loket pembayaran online di Kabupaten Luwu.
Ini disampaikan Kepala Bapenda, Muhammad Rudi, dalam kegiatan penyerahan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) dan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) PBB-P2 dirangkai dengan pekan panutan pembayaran perdana PBB-P2 Tahun 2021, Rabu (28/4/2021).
Muhammad Rudi menyampaikan, target pokok PBB untuk tahun 2021 Kabupaten Luwu adalah sebesar Rp 7.253.868.090.
Nilai ini naik dari target tahun 2020 sebesar Rp 6.474.101.639 atau mengalami kenaikan Rp 779.766.451.
“Mengalami kenaikan Rp 779.766.451, seiring peningkatan 1.771 objek pajak. Jika melihat potensi PBB-P2 di Kabupaten Luwu tentunya angka tersebut masih tergolong kecil,” katanya.
Tetapi kata Kepala Bapenda, Pemerintah Kabupaten Luwu tidak serta merta menaikkan potensi tersebut, akan tetapi melalui berbagai pertimbangan.
Diantaranya dengan melihat realisasi penerimaan tiap daerah sehingga tidak menimbulkan piutang pajak yang besar di kemudian hari.
“Peningkatan potensi objek PBB-PZ ini tidak lepas dari peran pemerintah untuk terus meningkatkan potensi PBB-PZ diantaranya dengan melakukan validasi langsung ke lapangan serta bekerja sama dengan pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan selaku leading sektor pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ungkapnya.
Selain meningkatkan potensi PBB-PZ, Bapenda juga mengoptimalkan realisasi penerimaan PBB-PZ salah satunya melalui kerjasama dengan Bank Sulselbar serta Kantor Pos Indonesia terkait pembayararan PBB-PZ sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar PBB-PZ.
Dari sektor pemeliharaan piutang sendiri terdapat penghapusan piutang sebesar Rp 271.758.695.
Jumlah ini sebagian besar merupakan usulan dari pemerintah desa/kelurahan terkait PBB-PZ yang tidak memiliki objek di wilayahnya masing-masing.
- Muh Asri
