BERITA.NEWS, Luwu – Bupati Luwu H Basmin Mattayang melantik dan mengambil sumpah 68 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 12 desa dalam wilayah Kabupaten Luwu masa jabatan 2020-2026. Pelantikan digelar di rumah jabatan Bupati Luwu, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Senin (28/9/2020).
Anggota BPD yang dilantik berasal dari 12 desa yaitu, Desa Walenrang Kecamatan Walenrang, Desa Samulang Kecamatan Bajo, Desa Buntu Babang Kecamatan Bajo, Desa Bonelemo Barat Kecamatan Bajo Barat, Desa Bonelemo Utara Kecamatan Bajo Barat, Desa To’lemo Kecamatan Lamasi Timur, Desa Tede Kecamatan Bastura, Buntu Kamiri Kecamatan Ponrang, Desa Tumale Kecamatan Ponrang, Desa Papakaju Kecamatan Suli, Desa Bonglo Kecamatan Bastura, dan Desa Langkidi Kecamatan Bajo.
Pelantikan dihadiri Ketua DPRD Luwu Rusli Sunali, Wakapolres Luwu Kompol H Abd Salam, Ketua Pengadilan Negeri Belopa I Made Yuliada, Kasi Datun Kejari Luwu Ady Hariadi Annas, Dandramil Belopa Kapten CBA Marthen Luther, Kepala Dinas DPMD H Bustan, para camat serta kepala desa.
Dalam sambutannya, Bupati Luwu meminta kepada anggota BPD yang dilantik agar memegang teguh sumpah janji yang diucapkan.
“Anggota BPD yang baru saja dilantik, salah satu tugasnya adalah mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sumpah yang saudara ucapkan harus ditanam dalam hati pada setiap individu dan diterapkan di setiap aktivitas sosial masyarakat,” kata Basmin Mattayang.
Dalam melaksanakan tugas, anggota BPD diminta agar senantiasi meningkatkan sinergitas dengan kepala desanya masing-masing.
“Sama halnya DPRD di tingkat kabupaten, anggota BPD mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa, sehingga diperlukan sinergitas antara anggota BPD dengan kepala desa,” lanjut Basmin Mattayang.
Menurut Bupati, anggota BPD harus mampu menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya. Begitupun sebaliknya, Pemerintah Desa harus mampu menempatkan posisi anggota BPD sesuai fungsinya dan memanfaatkan dengan sebaik- baiknya tenaga, fikirannya dan lain-lain dalam melaksanakan setiap tugas pemerintahan desa yang bersentuhan dengan masyarakat.
Karena, katanya, BPD juga memiliki fungsi sebagai alat perekat di tengah-tengah masyarakat.
“Kepala desa dan BPD harus saling merangkul terutama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Jika ada perselisihan, ada konflik atau beda pendapat sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan dan melalui pendekatan persuasif. Hilangkan sifat arogan dan otoriter, tetapi utamakan kolektifitas setiap melahirkan keputusan di desa untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera,” kata Basmin Mattayang.
. MUH. ASRI
