Menu

Mode Gelap
Ini Syarat Lengkap Naik KRL selama PSBB Jakarta, Masker Kain Minimal 2 Lapis Kain PSBB Total: Transportasi Kembali Dibatasi, Kegiatan Publik Ditunda Pemprov DKI Tutup Tempat Hiburan selama PSBB Total Mulai 14 September, Termasuk Monas dan Ancol Motor Pribadi Kena Ganjil-Genap di PSBB Transisi Pergub Baru di DKI: Tak Pakai Masker Berulang Bisa Didenda hingga Rp 1 Juta Wamenag: Hampir 88,6 Persen KUA di Jakarta Tidak Layak

News

Wacana Penggabungan Paket Proyek, Pengusaha Mengadu ke DPRD Sulsel

badge-check

					Wacana Penggabungan Paket Proyek, Pengusaha Mengadu ke DPRD Sulsel Perbesar

BERITA.NEWS, Makassar – Puluhan kontraktor atau pengusaha kecil dari berbagai daerah menyampaikan aspirasi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (14/5/2019).

Kedatangan pengusaha kecil yang datang dari Kabupaten Gowa, Takalar, Maros dan Makassar guna menyampaikan aspirasi terkait adanya rencana pemerintah provinsi yang akan menggabung paket atau program proyek kecil agar menjadi besar sekaligus menghilangkan paket penunjukan. 

“Kami sangat resah dengan adanya penggabungan seluruh paket paket Makanya kami ingin dewan bisa memfasilitasi,” ujar Mukri, di ruang rapat Komisi D DPRD Provinsi Sulsel, saat menyampaikan aspirasinya.

Pengusaha lain menambahkan, bila pihaknya belum siap dengan rencana Pemprov sebab tidak memiliki fasilitas yang besar. 

Baca Juga :  Iran Buka Kembali Selat Hormuz, Lalu Lintas Kapal Komersial Kembali Normal

“Kami belum punya fasilitas besar untuk bersaing dengan pengusaha besar,” jelas Tasman yang mengaku salah satu tim sulses Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman.

Sementara itu, Ketua Komisi DPRD Sulsel Darmawangsyah Muin mengaku jika Dewan, khususnya komisi D juga sudah menolak penggabungan paket-paket kecil dengan paket proyek besar. Salah satunya karena membuat program menjadi lambat. 

“Kami juga sudah menyurat ke Gubernur dan Biro Pembangunan,” ujar Darmawangsyah, yang menerima aspirasi pengusaha, Selasa (14/5/2019).

Menurutnya, boleh saja dilakukan penggabungan program atau paket seperti pengadaan buku atau ATK, pengadaan makanan dan semacamnya. Tapi kalau paket atau program konstruksi maka hal tersebut sulit karena lokasinya berbeda-beda walaupun masih dalam satu kabupaten atau kecamatan. 

“Selain itu juga dapat menimbulkan korupsi baru dan kualitas proyek yang rendah,” pungkas legislator Partai Gerindra ini.

Loading

Comments

Baca Lainnya

Pertamina Kaji Ulang Harga BBM Termasuk Pertamax

19 April 2026 - 19:15 WITA

Lebanon Selatan Kembali Membara, 1 Tentara Israel Tewas 9 Terluka

19 April 2026 - 15:58 WITA

Tuduh AS Ingkari Komitmen Negosiasi, Iran Tutup Kembali Selat Hormuz

18 April 2026 - 19:12 WITA

Iran Buka Kembali Selat Hormuz, Lalu Lintas Kapal Komersial Kembali Normal

18 April 2026 - 08:32 WITA

Bikin Resah, Aliansi Keluarga Petani Indonesia Laporkan Feri Amsari ke Polda Metro Jaya

17 April 2026 - 19:45 WITA

Trending di News