BERITA.NEWS, Makassar – Komisi A DPRD Sulsel soroti soal sistem kerjasama media yang diterapkan Biro Humas dan Protokol Setda Sulsel. Hampir seluruh anggaran dialokasikan ke Nasional. Selasa (26/11/2019).
Wakil Ketua Komisi A Rahman Pina mengatakan ada ketidakadilan antara media nasional dan lokal. Dinilai, ada kesenjangan. Padahal, kata dia kerjasama media. Pemerintah hadir pembinaan.
Apalagi, pengakuan Biro Humas dan Protokol kerjasama media nasional serap anggaran sampai 70 persen. Hanya 30 persen dialokasikan untuk media lokal dari anggaran yang disiapkan dalam APBD.
“Lebih dari setengah anggaran media. Publikasinya Rp 2 M lebih. Hampir semuanya media nasional. Fungsi pemerintah tidak hanya rating. Kita butuh pembinaan untuk media saya butuh gambaran berapa nasional ini,” ucap Rahman Pina.
Diketahui, anggaran kerjasama media untuk tahun 2020 cukup besar. Untuk alokasi Nasional dewan meminta Rp 2.4 Miliar. Lokal diberikan Rp 2.5 miliar. Itu dimaksudkan, ada pemerataan.
“Kalau selama ini hampir 70 persen tertarik ke Nasional. Kalau bisa sekarang ini 50:50 saja pembagian anggaran nasional dan lokal,” pungkasnya.
Andi Khaerul
