BERITA.NEWS, Makassar – Rapat Paripurna DPRD Sulsel tetapkan Ranperda Pembentukan perangkat daerah menjadi Perda, dalam rapat paripurna dewan di lantai III Kantor DPRD. Jumat (1/11/2019).
Persetujuan bersama DPRD dan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah terhadap Ranperda Perubahan Perda Nomor.10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.
Hasil penetapan tersebut, membuat beberapa Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya Dinas dan Badan alami peleburan dengan dinas lain atau disatukan dalam satu nomenklatur.
“Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada segenap anggota dewan yang terhormat atas Persetujuan Perda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,” kata Gubernur Nurdin Abdullah.
Berikut, Nomenklatur Perangkat Daerah yang berubah/digabung:
1) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi; Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang; menjadi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Tipe A
2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Tlpe A
3) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultural menjadi Dinas Ketahanan Pangan, Tipe A
4) Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Disdukcapil-KB) menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A
5) Dinas Perkebunan menjadi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultural dan Perkebunan, Tipe A
6) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A
7) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tipe A
Adapun Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tidak mengalami perubahan atau tetap dinas sendiri.
- Andi Khaerul.
