BERITA.NEWS, Luwu Timur – Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Je’neberang (BBWSPP) menggenjot pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kalaena Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan hingga Desember 2019 mendatang.
Dimana proyek yang menguras APBN 2018 dan 2019 totalnya Rp62 miliar lebih. Meski demikian, kegiatan tersebut menuai sorotan publik sejak pekerjaan awal tahun 2018 dengan anggaran Rp.31.867.911.000. Seperti ditemukan ambruknya beberapa titik jaringan yang dikerjakan oleh PT Herba Sari dan Konsultan Supervisi, PT Bintang Tirta Pratama.
Sorotan berlanjut pada pekerjaan tahun 2019 yang dimenangkan oleh PT Karya Bangun Sendyko dan konsultan supervisi PT Syafitri Perdana Konsultan. Proyek lanjutan dengan nilai APBN Rp.31.150.865.000 diduga terindikasi tindak pidana korupsi.
“Indikasi sejumlah item yakni bagian mutu beton cetak precast tidak layak quality. Bahkan, tumpukan beton precast banyak yang retak dan patah. Selain iti spesifikasi tidak sesuai analisa,”ungkap Direktur Lembaga Anti Korupsi Sulsel Muhammad Ansar, Sabtu (5/10/2019).
Ansar melihat indikasi tindak pidana korupsi begitu jelas yang berdampak adanya kerugian keuangan negara. Perlunya adanya pengawasan ketat oleh pihak BBWSP Je’neberang agar meminimalisir kurangnya kualitas kegiatan.
“Ada sejumlah titik pasangan dinding penahan, proteksi ditemukan pasangan batu sangat tipis tidak sesuai design atau ketebalan 30 cm. Pelaksanaan 10 hingga 15 cm,”jelas Ansar.
Kepala BBWS Pompengan Je’neberang Suparji saat dikonfirmasi via selular belum memberikan klarifikasi perihal proyek tersebut.
Diketahui, pembangunan jaringan irigasi sungai Kalaena diawasi oleh Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah atau TP4D Kejaksaan Tinggi Sulsel.
