BERITA.NEWS, Makassar – Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Makassar 2020. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) terima dana hibah penyelenggaraan pemilu sebesar Rp 78 Miliar dari Pemkot Makassar.
Komisioner KPU Kota Makassar, Endang Sari mengatakan. Pemkot sepakati Rp 78 Miliar dari Rp 98 Miliar yang diusul. Meski begitu, ia menyebut jumlah tersebut sudah mencukupi.
“KPU Makassar sudah melakukan penyesuaian dan pengurangan dari jumlah pengajuan awal Rp 96 M menjadi Rp 78 M,” saat dikonfirmasi via telepon. Rabu (2/10/2019).
Menurutnya, Anggaran tersebut adalah hasil kajian bersama Pemkot. Kata Endang Angka Rp 78 miliar. Pihaknya tetap akan lakukan penyesuaian. Seperti pengurangan dengan memangkas biasa sosialisasi.
“Kami memangkas biaya sosialisasi dari semula 10 M menjadi Rp 3 M, menghilangkan anggaran PSU yang sebenarnya sangat krusial, mengurangi jumlah TPS, dan memotong anggaran pencalonan, dan lain-lain,” ujarnya.
Lebih lanjut Endang mengatakan, ada beberapa bagian anggarannya tidak bisa di hilangkan atau dikurangi. Alasannya bisa berdampak pada kualitas Pilkada. Seperti data, penyelenggaraan teknis, dan logistik.
“Kurangi anggaran dan kuantitas Bimtek di tingkat PPS dan KPPS berdampak lemahnya pemahaman penyelenggara Adhoc. Memangkas biaya pemuktahiran data bisa berimbas efektifitas petugas lapangan. Begitu pula jika kurangi biaya logistik berpengaruh pada ketersediaan dan kualitas logistik,” ungkapnya.
Diketahui, untuk anggaran Rp 78 Miliar tersebut. Porsi terbesarnya pada honorarium penyelenggara adhoc, sekitar Rp 20,9 M. Pengadaan dan distribusi logistik sekitar Rp 8 M, sosialisasi Rp 3 M, pemutakhiran data Rp 5,5 M.
- Andi Khaerul
