BERITA.NEWS, JAKARTA – Sebuah dokumen berisi imbauan tegas yang diduga berasal dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) beredar luas.

Imbauan tersebut ditujukan kepada kepala daerah yang merupakan kader PDIP dan ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Dokumen yang tertanggal 20 Februari 2025 itu mencantumkan nomor surat 7294/IN/DPP//2025 dengan perihal Instruksi Harian Ketua Umum. Berikut isi dari instruksi tersebut:

Instruksi Harian Ketua Umum PDIP
Jakarta, 20 Februari 2025

Yth. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan Seluruh Indonesia
Merdeka!!!

Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi RI.

Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan.

Selanjutnya, DIINSTRUKSIKAN kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan sebagai berikut:

• Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.
• Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

Demikian instruksi harian ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN Masa Bakti 2019-2024
Ketua Umum,
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Tembusan:
• Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDI Perjuangan
• Arsip

Hingha berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi atau keterangan resmi dari pihak DPP PDIP terkait keaslian dokumen ini.

Namun, isi dokumen yang telah beredar luas ini telah menjadi sorotan di kalangan politik dan media.

Beberapa pihak menduga bahwa langkah ini merupakan respons langsung terhadap dinamika politik terkini yang tengah berkembang di tanah air.