BERITA.NEWS, Bulukumba — Sebanyak 30 ribu nama penerima BPJS Kesehatan gratis di Kabupaten Bulukumba kini masuk dalam tahap evaluasi besar-besaran yang dilakukan pemerintah daerah.
Langkah ini memicu perhatian publik karena menyangkut keberlanjutan jaminan kesehatan ribuan warga.
Kepala Dinas Kesehatan Bulukumba, Dr. Amrullah, mengungkapkan bahwa evaluasi tersebut dilakukan menyusul perubahan kebijakan pendanaan.
Pemerintah daerah harus menyesuaikan jumlah penerima dengan kemampuan anggaran, terlebih mulai tahun 2026 dana sharing dari Pemerintah Provinsi Sulsel dipastikan tidak lagi menanggung BPJS Kesehatan.
“Disesuaikan dengan ketersediaan dana kalau tanpa dana sharing provinsi,” jelas Amrullah kepada wartawan di Bulukumba, Senin (1/12/2025).
Ia merinci bahwa anggaran BPJS Kesehatan tahun ini sebesar Rp31,5 miliar yang bersumber dari pajak rokok, ditambah Rp14,6 miliar dari dana sharing provinsi. Namun, porsi dana sharing tersebut tak akan lagi dikucurkan ke depan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Bulukumba, Hj Darmawati, menyebut bahwa 30 ribu nama yang dievaluasi merupakan data dari Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN) BPS.
Mereka berada di kategori desil 6 hingga 10, sehingga dinilai tidak memenuhi syarat sebagai penerima BPJS gratis.
Meski demikian, Darmawati menegaskan bahwa verifikasi faktual tetap dilakukan tanpa pandang bulu.
“Kalau pun peserta PBPU yang terdata desil 6 sampai 10, tapi hasil verifikasi lapangan menunjukkan mereka miskin dan terlantar, tetap akan kami usulkan kembali melalui musyawarah desa dan usulan SLRT,” ujarnya.
Evaluasi ini diharapkan dapat menjamin program BPJS Kesehatan gratis tetap tepat sasaran, serta tidak membebani kemampuan keuangan daerah.
Pemerintah meminta masyarakat tetap tenang menunggu hasil verifikasi lanjutan.
