BERITA.NEWS, Makassar – Tiga akademis dari Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Universitas Negeri Makassar (UNM) tercatat sebagai pejabat pimpinan tinggi Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel.
Ketiganya, adalah Prof Rudy Jamaluddin sebagai Kadis Pekerjaan Umum Tata Ruang (PUTR), Prof Jufri M Kadis Pendidikan (Disdik), dan Jayadi Nas saat ini jabat Kadis Penanam Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).
Namun, Prof Rudy Jamaluddin secara resmi ajukan pengunduran dirinya sebagai Kadis PUTR. Alasannya, ada aturan baru mengenai kepegawaian yang bertentangan dengan PermenPAN 35 tahun 2018 dan aturan BKN nomor 5 tahun 2019.
“Artinya harus jelas status kepegawaian seseorang. Sekarang ini kan status kepegawaiannya tidak jelas karena masih tercatat di kampus. Gaji dan tunjangannya di sini,” kata Kepala BKD Sulsel Imran Jausi, Rabu (1/9/2021).
Imran Jausi mengatakan pihaknya sudah bersurat ke 2 Universitas Negeri tersebut. Supaya, memperjelas status kepegawaian ketiganya. Apakah memilih bertahan di Pemprov Sulsel atau kembali ke kampus.
“Teman-teman yang bukan dari Pemprov Sulsel kita surati untuk memilih. Mereka adalah Rudy Djamaluddin, Jayadi Nas, dan Muhammad Jufri,” jelasnya.
Selain karena aturan, Imran mengatakan Prof Rudy Jamaluddin jauh sebelumnya sudah meminta untuk kembali mengabdi di kampus. Sehingga, dirinya secara resmi telah mengajukan permohonan mundur dari jabatan Kadis PU TR.
“Kenapa karena kita ingin merapikan status kepegawaiannya PNS. Itu dasarnya tadi dengan peraturan BKN nomor 5 tahun 2019 bahwa tidak boleh ada status kita tidak kenal istilah nanti diperbantukan,” jelasnya.
“Cepat ataupun lambat harus memilih apakah dia mau tetap jadi pegawai Pemprov atau kembali ke kampus,” pungkas Imran.
- Andi Khaerul
