BERITA.NEWS, SINJAI – Kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) semakin meresahkan para peternak di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.
Sejak awal tahun 2025, lebih dari 2.000 ekor sapi warga dilaporkan terinfeksi wabah ini, dengan delapan ekor di antaranya dinyatakan mati.
Meningkatnya kasus PMK membuat warga meminta Dinas Peternakan untuk segera mengambil langkah cepat dan tepat.
Menurut mereka, minimnya langkah pencegahan menjadi salah satu penyebab utama penyebaran penyakit ini.
Salah satu faktor yang disoroti adalah lemahnya pengawasan lalu lintas ternak di wilayah tersebut.
“Sapi yang sakit masih bebas diperdagangkan tanpa pengawasan ketat, sehingga penyakit ini makin meluas,” ujar seorang peternak di Sinjai Selatan, Jumat (14/3/2025).
Kurangnya Pengawasan Lalu Lintas Ternak
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai, Burhanuddin, mengakui bahwa salah satu faktor utama penyebaran PMK adalah mobilitas ternak yang tidak terkendali.
“Salah satu faktornya adalah lalu lintas ternak yang sakit antar wilayah, baik antar desa, kecamatan, dan kabupaten,” ujar Burhanuddin kepada Berita.News.
Ia juga menambahkan bahwa pengawasan menjadi sulit karena banyaknya jalur keluar masuk di Sinjai.
“Terlalu banyak jalur keluar masuk di wilayah Sinjai, baik antar kabupaten, kecamatan, maupun desa. Selain itu, pedagang juga sulit diawasi. Kalau ada sapi murah, biasanya mereka langsung membeli tanpa mempertimbangkan kesehatannya,” jelasnya.
Penolakan Vaksinasi Jadi Faktor Risiko
Selain persoalan lalu lintas ternak, Burhanuddin juga menyoroti bahwa daerah yang mengalami lonjakan kasus PMK saat ini adalah wilayah yang sebelumnya menolak vaksinasi pada tahun 2022 dan 2023.
“Yang agak parah itu daerah yang pernah menolak vaksinasi waktu kasus tahun 2022/2023 lalu,” tambahnya.
Dinas Peternakan kini berupaya memperketat pengawasan lalu lintas ternak serta kembali menggalakkan program vaksinasi untuk mencegah penyebaran lebih lanjut.
Warga diharapkan lebih kooperatif dalam menerima langkah-langkah yang diambil pemerintah guna melindungi populasi ternak di Sinjai.
