BERITA.NEWS, Aceh — Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat melayangkan ultimatum keras kepada PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Aceh karena hingga kini belum mempublikasikan hasil investigasi internal maupun eksternal terkait pemadaman massal yang melumpuhkan aktivitas masyarakat di seluruh Aceh.
Hampir sebulan berselang sejak pemadaman panjang hingga 74 jam itu terjadi, publik dinilai masih dibiarkan tanpa kepastian informasi.
Juru Bicara KPA Pusat, Zakaria N Yacob alias Bang Jack Libya menyoroti lambatnya transparansi PLN yang dianggap menunjukkan lemahnya keseriusan perusahaan listrik negara tersebut dalam menjaga hak dasar masyarakat.
“Jika PLN UID Aceh tidak bergerak cepat, artinya mereka menutup mata terhadap kerugian besar yang menimpa rakyat Aceh, baik kerugian materi maupun immaterial. Ini preseden buruk bagi dunia ketenagalistrikan yang menjadi denyut nadi kehidupan,” tegasnya, Jumat (24/10/2025).
Bang Jack menilai PLN tidak boleh hanya menagih kewajiban pembayaran dari pelanggan namun lalai dalam memastikan kualitas pelayanan.
Ia menuntut adanya kompensasi yang adil bagi masyarakat yang terdampak akibat kelalaian teknis tersebut.
“Jangan sampai PLN hanya menuntut hak, sementara pelayanannya sendiri jauh dari kata optimal. Jika ada kelalaian, maka harus ada pertanggungjawaban. Aceh bukan wilayah coba-coba,” ujarnya dengan nada keras.
Ia juga mengingatkan bahwa pemenuhan kebutuhan listrik merupakan bagian dari hak dasar rakyat, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pelayanan terbaik tanpa terkecuali.
“Transparansi adalah kunci. Jika PLN terus menunda, kepercayaan masyarakat akan semakin tergerus,” sambung mantan ajudan almarhum Teungku Hasan Tiro ini.
Bang Jack menutup ultimatum tersebut dengan peringatan keras kepada PLN agar tak menguji kesabaran publik. “Kami menunggu langkah konkrit PLN. Jangan uji kesabaran rakyat Aceh,” tandasnya.
