BERITA.NEWS, Makassar – Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA) secara tegas minta aparat kepolisian untuk tidak melakukan tindakan represif kepada massa aksi pengunjuk rasa tolak Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja.
NA mengatakan semua pihak supaya bisa menahan diri, khususnya massa aksi untuk tetap mematuhi aturan dan tata tertib selama melakukan aksi unjuk rasa tidak ada tindakan anarkis, begitupun kepada aparat untuk tidak melakukan tindakan represif.
Aksi demonstrasi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja di Makassar sudah berjalan selama tiga hari berturut-turut. Para demonstran terus meluapkan kekecewaan atas keputusan DPR RI yang mensahkan RUU Cipta Kerja tersebut. Hanya saja tak satupun anggota DPRD Sulsel menerima aspirasi mereka.
“Kepada petugas kepolisian dari lubuk hati yang paling dalam saya sangat berharap bisa menjaga sindu rasa ini dan saya meminta untuk tidak melakukan tindakan-tindakan represif atau kekerasan demi terciptanya suasana yang kondusif,” ucap NA, Kamis (8/10/2020) malam.
NA mengatakan sebagai Gubernur sangat mengapresiasi aksi unjuk rasa para mahasiswa dan buruh terhadap gugatan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang disebutnya kontroversial.
“Tentu sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan menyikapi kondisi terkini dengan penolakan Undang-undang Omnibus Law kami sangat menghargai aksi unjuk rasa ade-ade mahasiswa dan para buruh,” ujarnya.
Diketahui, dari catatan Koalisi Advokat Bantuan Hukum Rakyat (KOBAR) Makassar mencatat ada 150 orang yang ditangka aksi demonstrasi tersebut. Adapun aduan keluarga/kerabat yang ditangkap. Ada 14 mahasiswa, 2 pekerja/buruh, 6 pelajar anak dibawa umur.
. ANDI KHAERUL
