BERITA.NEWS, Jakarta – Pemerintah Kota Parepare kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2025 yang digelar di Auditorium Randi-Yusuf, Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Parepare meraih skor 87 dalam penilaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) tahun 2024.
Dengan capaian tersebut, Parepare masuk dalam kategori “Terjaga”, bersama Kota Makassar, dan hanya terpaut satu poin dari Kabupaten Bone yang meraih skor tertinggi yaitu 88.
Penilaian ini merupakan bentuk pengakuan atas keseriusan pemerintah daerah dalam mencegah praktik koruptif di wilayahnya.
Piagam penghargaan atas pencapaian tersebut diserahkan langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Didik Agung Widjanarko, dan diterima oleh Wali Kota Parepare, Tasming Hamid.
“Penghargaan ini bukan sekadar angka, tapi cerminan dari semangat kita semua untuk terus menjaga integritas, membangun kepercayaan publik, dan memastikan bahwa setiap kebijakan dijalankan dengan akuntabilitas,” ujar Tasming Hamid.
Tasming menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kolaborasi seluruh perangkat daerah.
Ia juga berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan internal serta meningkatkan transparansi di berbagai sektor seperti perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan anggaran.
MCSP merupakan instrumen yang dikembangkan oleh KPK berbasis data-driven oversight untuk mengukur efektivitas sistem pencegahan korupsi di pemerintahan daerah.
Evaluasi dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam kerangka corruption risk management.
Selain Parepare, beberapa daerah yang juga masuk dalam kategori “Terjaga” adalah Kabupaten Sinjai dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan skor masing-masing 86, Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sidenreng Rappang (85), serta Kabupaten Maros (80).
Predikat “Terjaga” yang diraih Parepare menjadi bukti bahwa kota tersebut berada di jalur yang tepat menuju birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang profesional.
