BERITA.NEWS,Makassar- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) mengusulkan metode Klasterisasi dan Sinergi dalam upaya meningkatkan produktivitas sektor perikanan dan peternakan di Sulsel.
Kepala OJK Sulselbar Darwisman menyampaikan usulan ini saat Rapat Koordinasi perdana antara Pemerintah Daerah (Pemda) di dan Para regulator ekonomi keuangan di se-Sulsel di Kantor Bank Indonesia (BI) Sulsel.
Darwisman mengusulkan peningkatan produktivitas sektor perikanan dan peternakan melalui metode klasterisasi dan bersinergi dengan program TPAKD, menghapus praktek-praktek rentenir melalui program PHINISI, serta pengembangan hilirisasi industri berbasis SDA.
Sementara itu,Kepala Kantor Perwakilan LPS III Sulawesi Selatan memaparkan perlunya optimalisasi sumber dana simpanan di perbankan terutama di daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan ekonomi.
Untuk itu upaya mendorong kesadaran masyarakat untuk menabung di bank akan terus dilanjutkan melalui penguatan literasi keuangan di Kabupaten/Kota se-Sulsel.
Terkait pengembangan sektor perikanan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel Muhammad Ilyas menyampaikan bahwa untuk akselerasi pertumbuhan sektor perikanan dapat melakukan pengembangan produk turunan rumput laut serta produk perikanan potensial lainnya seperti teripang pasir yang saat ini diminati oleh pasar luar negeri.
Terkait dengan potensi dari produk ikan laut tangkapan, Ilyas mengingatkan perlunya mengelola aktivitas penangkapan ikan dengan baik dan tidak berlebihan, dalam rangka menjaga sustainability pasokan di masa depan.
Lebih jauh, Sekda Provinsi yang diwakili oleh Ibu Since mengungkapkan berbagai hal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dari sektor-sektor di atas.
Implementasi berbagai rekomendasi tersebut membutuhkan sinergi dari 3P (Public, Private, Partnership) serta melibatkan kolaborasi berbagai pihak mulai dari K/L, Pemda, regulator, perbankan, asosiasi, dan pihak lainnya.
Sebagai tindak lanjut kedepannya akan dilakukan rakor serupa secara rutin untuk melakukan monitoring terhadap implementasi berbagai rekomendasi yang telah disepakati bersama, serta menentukan prioritas dari rencana pilot project pengembangan ekonomi potensial yang dapat dilaksanakan mulai tahun 2025.
