BERITA.NEWS, Sinjai – Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, menuai sorotan.
Lembaga tersebut dinilai gagal mengatasi penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang ribuan ekor sapi di daerah tersebut.
Anggota DPRD Sinjai dari Fraksi PKB, Saldi, mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambannya respons dinas terkait dalam menangani lonjakan kasus PMK.
“Soal PMK, saya sudah koordinasikan ke Dinas Peternakan, namun slow respon,” ujar Saldi, legislator dari Dapil Sinjai II, Jumat (15/3/2025).
Berdasarkan data, sebanyak 2.064 ekor sapi di Kabupaten Sinjai telah terjangkit PMK, tersebar di tujuh kecamatan. Dari jumlah tersebut, delapan ekor sapi dilaporkan mati.
Kondisi ini semakin memprihatinkan karena asuransi hewan ternak sapi di Sinjai telah dihapuskan, membuat peternak semakin terjepit secara ekonomi.
“Kasihan peternak kita. Selain ternaknya terserang PMK, asuransi kematian ternak juga sudah dihapus, padahal mereka sudah bertahun-tahun membayar iuran,” tutur Saldi.
Ia menilai kebijakan tersebut sangat tidak berpihak kepada peternak. “Asuransi dihilangkan justru saat PMK merebak, ini tidak sportif,” lanjutnya.
Saldi juga mengaku sudah beberapa kali meminta solusi kepada Dinas Peternakan terkait wabah ini, namun selalu mendapatkan jawaban yang sama “tidak ada anggaran”.
“Saya sudah sampaikan berkali-kali, tapi alasan mereka selalu tidak ada anggaran. Sampai kapan peternak dibiarkan menderita?” tandasnya.
Sorotan ini menambah panjang daftar kritik terhadap kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sinjai.
Peternak berharap ada langkah nyata dan cepat dari pemerintah daerah untuk mengatasi PMK, agar tidak semakin merugikan mereka yang menggantungkan hidupnya pada sektor peternakan.
