BERITA.NEWS,Makassar- Komisi Informasi (KI) Sulsel selesaikan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Pemerintah.
KI Monev pemerintah Kabupaten/Kota, Desa dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkup Pemprov Sulsel.
Puncak pelaksanaan Monev, yaitu penyerahan penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik, berlangsung di
Ballroom Sandeq Hotel Claro Makassar, Jumat (2/11/2022) malam.
Wakil Ketua KI Pusat, Arya Sandhiyudha, mengatakan, Provinsi Sulsel layak menjadi model keterbukaan informasi nasional.
Pasalnya, berdasarkan hasil Monev KI lakukan, Sulsel masuk kategori Informatif, meskipun hasilnya secara resmi belum di umumkan.
“Kita patut berbangga, karena Sulsel memiliki Komisi Informasi yang sangat dedikatif dan
totalitas dalam pelayanan keterbukaan informasi,” kata Arya.
Ia juga mengapresiasi karena salah satu desa di Sulsel yakni Desa Ganra di Kabupaten Soppeng,
masuk dalam 10 besar terbaik nasional dalam hal keterbukaan informasi, dan akan mendapatkan
penghargaan dari Presiden di Istana Negara, 8 Desember 2022 mendatang.
“Keterbukaan informasi publik harus diawali oleh komitmen Kepala Badan Publik dan seluruh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi,” ujarnya.
Sementara, Ketua KI Sulsel, Pahir Halim, mengatakan, tahun ini ada tiga kategori Badan Publik yang di nilai tingkat kepatuhannya dalam keterbukaan informasi publik.
Masing – masing, Pemerintah Kabupaten Kota se Sulsel, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel, dan Desa se Sulsel.
“Khusus untuk penilaian keterbukaan informasi di Desa, KI telah membangun kemitraan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan
Kominfo Kabupaten, untuk memastikan tentang desa mana yang di pandang
paling cakap keterbukaan informasinya,” terangnya.
Ia menjelaskan, Monev Sulsel tahun ini beda dengan tahun sebelumnya, dan sangat dinamis.
Secara kuantitatif, semakin kurang badan publik yang mendapatkan predikat yang dipandang terbaik.
Tetapi secara kualitatif, jauh lebih berkualitas.
“Instrumen yang jadi dasar penilaian juga berubah. Dulu pertanyaan teknis hanya 50 pertanyaan.
Sekarang 150 lebih. Dulu hanya minta bukti dukungan dokumen yang ada, hanya cukup ringkasan.
Tahun ini disertai rincian detail. Itu sebabnya cukup banyak badan publik yang kedodoran.
Tapi itu sudah berstandar nasional,” jelasnya.
