BERITA.NEWS,Makassar- Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas SABER) Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan terus perkuat koordinasi di daerah menjelang Ramadan. Selasa (10/2/2026).
Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Hermawan, SIK, MM kembali memimpin Rapat Koordinasi di Aula Lappoase kantor wilayah Bulog di Kota Makassar
Brigjen Pol Hermawan menegaskan Zero Tolerance untuk keamanan pangan. Ia mengingatkan para pedagang dan produsen nakal sanksi tegas jika terbukti melakukan pelanggaran.
“Misalnya kalau buah ada pakai karbit kan biar cepat matang, nah itu kalau terindikasi dan hasilnya terbukti itu pidana. Jadi kalau berbicara keamanan pangan itu zero toleran, karena kita tidak mau masyarakat kita sakit,” ucapnya.
Ia mengatakan lewat Rakor kali ini pihaknya ingin mempertegas kolaborasi dalam melakukan pengawasan terkait harga, stok dan keamanan pangan hingga ke daerah.
“Satgas Sapu Bersih Pelanggaran, Harga, Keamanan konsen semua pangan, khususnya 14 komoditas. Kami akan terus melakukan pengawasan.
Sudah banyak dilakukan teguran tertulis insallah kita akan juga lakukan cabut izin bahkan penghentian kegiatan kalau dia HET tinggi, disitu kita selidiki lagu apakah ada pidan,” ungkapnya.
Menurutnya, sejak minggu lalu pihaknya terus melakukan pengawasan ke pasar tradisional, modern hingga ke produsen agar mereka menjual dengan harga yang wajar.
“Kita lakukan pengecekan tiap hari, tidak ada libur nya, minggu kemarin sudah jalan. (Kalau ada penimbunan ?) Diatas 5 tahun penjara dan langsung bisa ditahan, begitu juga yang ngoplos, barang kadaluarsa dikemas ulang bisa langsung di tahan,” tegasnya.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dr. Ishaq Iskandar, menambahkan bahwa rapat koordinasi tersebut berlangsung dalam suasana kolaboratif, dengan komitmen bersama untuk menjaga ketahanan pangan sebagai prioritas nasional.
“Ketahanan pangan menjadi program prioritas Presiden, yakni mewujudkan kedaulatan pangan. Karena itu, sinergi seluruh pihak sangat diperlukan,” ujarnya.
Rakor ini melibatkan unsur Kepolisian Polda Sulsel, Pemprov Sulsel, Perum Bulog dan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sulsel.
