![Presidium Sinjai Geram [Sinergi Jaringan Independen Gerakan Rakyat Menggugat], Awaluddin Adil.](https://berita.news/wp-content/uploads/2025/06/FB_IMG_1750091453638.jpg)
BERITA.NEWS, Sinjai — Rencana penambangan emas seluas 11.326 hektare di empat kecamatan di Kabupaten Sinjai oleh PT Trinusa Resources memicu gelombang protes keras dari kelompok masyarakat sipil.
Presidium Sinjai Geram (Sinergi Jaringan Independen Gerakan Rakyat Menggugat), Awaluddin Adil, secara tegas menolak izin tambang tersebut.
Penolakan ini terutama ditujukan pada potensi kerusakan lingkungan, terutama di kawasan hutan lindung Sinjai Barat yang menjadi hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Tangka.
Kawasan ini dinilai sangat vital sebagai daerah resapan air yang menopang keseimbangan ekologis wilayah hilir, termasuk Kota Sinjai.
“Kami mendesak Kementerian ESDM segera mengevaluasi dan mencabut izin tambang tersebut. Jangan biarkan bencana datang baru pemerintah bertindak,” tegas Awaluddin Adil.
Menurutnya, penambangan di kawasan hulu sangat berisiko menimbulkan banjir bandang dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat di sekitar aliran sungai.
Kerusakan hutan sebagai daerah tangkapan air akan berdampak langsung terhadap ketersediaan air bersih, pertanian, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal.
Selain aspek lingkungan, Sinjai Geram juga menyoroti lemahnya pelibatan publik dalam proses penerbitan izin tambang.
Mereka menilai pemerintah pusat dan daerah abai terhadap aspirasi warga yang akan terdampak langsung oleh aktivitas tambang tersebut.
Awaluddin juga mengingatkan bahwa Sinjai bukanlah wilayah industri tambang, melainkan kawasan agraris dan hutan yang perlu dilindungi.
Ia menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat dan organisasi lingkungan untuk bersatu menolak proyek tambang demi masa depan generasi mendatang.
“Hutan Sinjai bukan untuk dijual. Ini soal nyawa, soal keberlangsungan hidup. Jangan gadaikan masa depan demi kepentingan jangka pendek,” tutupnya.
Saat ini, Sinjai Geram tengah menghimpun dukungan masyarakat luas dan berencana melayangkan surat terbuka kepada Presiden RI, Kementerian ESDM, dan instansi terkait untuk menghentikan proses tambang sebelum terlambat.
